BULUNGAN, Headlinews.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, menyampaikan kritik tegas terhadap aktivitas penanaman yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang di wilayah Desa Jelarai Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Utara, bertempat di Gedung Pemuda Tebengang Elung Desa Jelarai Tengah. Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum itu, Tasa Gung menyoroti keresahan warga atas kegiatan reboisasi yang dilakukan di atas kebun produktif milik masyarakat, padahal lokasi tambang perusahaan tersebut berada di Kabupaten Malinau, bukan di Bulungan.
“Kenapa penanaman dilakukan di Bulungan, padahal lokasi tambangnya di Malinau? Ini menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat,” ujar Tasa Gung.
Ia menyampaikan bahwa banyak warga merasa kecewa karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas dan menyeluruh. Koordinasi disebut hanya dilakukan dengan pemerintah Desa Sajau, sementara lahan yang digunakan berada di wilayah administratif Desa Jelarek Tengah, tempat masyarakat telah mengelola lahan secara turun-temurun.
“Lahan itu bukan kosong atau tidur, tapi kebun aktif. Ada sawit, buah-buahan, dan sumber penghidupan masyarakat,” tegasnya.
Tasa Gung juga mempertanyakan klaim bahwa penanaman ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional, apalagi jika jenis tanaman yang ditanam adalah buah yang tidak memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dari tanaman warga saat ini.
“Buah itu bukan pangan pokok. Apakah buah yang mereka tanam lebih unggul dari yang sudah ditanam masyarakat? Atau ini hanya akal-akalan saja?” sindirnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan dugaan adanya agenda tersembunyi di balik program ini, seperti kemungkinan perubahan status tata ruang demi kepentingan pihak tertentu.
“Saya mencium ada pesanan, ada kepentingan elit yang ingin ubah status lahan kita. Kalau tidak dihentikan, ini bisa jadi bom waktu,” ujarnya serius.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini tidak mudah dibohongi, dan sudah cukup cerdas untuk memahami konsekuensi kebijakan yang merugikan.
“Jangan bodohi masyarakat kita dengan sistem lama. Kalau ini benar program kementerian, tolong kementerian turun langsung ke lapangan. Jangan cuma bicara dari balik meja,” tegas Tasa Gung.
Menutup pernyataannya, ia mendesak agar kegiatan penanaman dihentikan sementara waktu, sampai ada kejelasan hukum dan verifikasi langsung di lapangan oleh pihak terkait.
“Kalau rumah kita diganggu, tentu kita akan melakukan perlawanan. Jadi saya minta semua pihak berpikir jernih dan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan justru mengorbankan mereka,” tutupnya. (*)
