TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajank (TBBR) Provinsi Kaltara menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Ketua DPW TBBR Kaltara, Muriono menegaskan pihaknya menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi merusak citra dan independensi Polri sebagai alat negara.
“Kami menyatakan sikap mendukung agar Polri tetap berada di bawah komando Presiden. Kami juga menolak adanya upaya menempatkan Polri di bawah Kementerian Hukum,” ujar Muriono, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai, Polri memiliki peran strategis sebagai institusi negara yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
“Polri adalah alat negara yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menjaga harkamtibmas. Jika posisinya diubah, hal ini justru berpotensi mengganggu fungsi utama Polri itu sendiri,” jelasnya.
Muriono menambahkan, keberadaan Polri di bawah Presiden dinilai paling tepat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Serta memastikan terciptanya situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami berharap Polri tetap fokus menjalankan tugasnya demi terciptanya keamanan yang kondusif di NKRI,” tutupnya. (*/rn)
