BULUNGAN, Headlinews.id – Kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Bulungan masih mengalami kekurangan sekitar 588 guru. Pemerintah Kabupaten Bulungan kini memeriksa kembali data kebutuhan tersebut agar pengusulan formasi kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi riil sekolah.
Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., bersama Sekretaris Daerah Risdianto, S.Pi., M.Si., jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta perangkat daerah terkait memeriksa kembali kebutuhan tenaga pendidik yang tersebar di sejumlah sekolah. Pemetaan mencakup jenjang pendidikan, mata pelajaran hingga kondisi sekolah di wilayah hulu Sungai Kayan, Rabu (23/9/2026).
“Angka 588 ini perlu kita cek kembali. Data dari Disdikbud dan BKPSDM harus sama, termasuk jumlah guru yang sudah ada dan kebutuhan di setiap sekolah. Dari situ baru bisa kita tentukan formasi yang memang dibutuhkan,” ujar Syarwani.
Pemetaan tidak hanya melihat jumlah guru secara keseluruhan, tetapi juga distribusi berdasarkan jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Kebutuhan guru agama menjadi salah satu formasi yang ikut diperhatikan, sementara kondisi geografis di wilayah hulu Sungai Kayan turut memengaruhi penempatan tenaga pendidik.
Syarwani menyebut kondisi setiap sekolah berbeda sehingga kebutuhan tenaga pendidik perlu dihitung secara rinci. Data tersebut juga diperlukan untuk mengetahui sekolah dan mata pelajaran yang mengalami kekurangan paling besar.
“Kebutuhan guru itu berbeda-beda di setiap sekolah. Ada mata pelajaran tertentu yang kekurangan, ada juga persoalan distribusi karena kondisi wilayah. Jadi datanya harus kita lihat sampai ke sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah hulu,” kata Syarwani.
Pemkab Bulungan juga menyesuaikan rencana pemenuhan tenaga pendidik dengan kebijakan pemerintah pusat. Ke depan, pengadaan guru diarahkan melalui mekanisme seleksi CPNS sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk pola pengadaannya nanti tentu mengikuti aturan dari pusat. Kalau mekanismenya melalui CPNS, daerah harus menyiapkan kebutuhan formasinya dengan jelas. Jangan sampai ketika kesempatan pengadaan dibuka, data kebutuhan kita belum siap,” tuturnya.
Selain kebutuhan guru, pertemuan tersebut turut membahas tenaga Tata Usaha (TU), guru yang memasuki masa pensiun serta kemampuan APBD dalam menyesuaikan belanja pegawai. Sejumlah faktor itu perlu dihitung agar perencanaan kebutuhan aparatur pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
Di tengah proses pemetaan dan menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, Syarwani meminta kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan tenaga yang tersedia. Disdikbud diminta mengatur sumber daya yang ada agar sekolah dengan kebutuhan guru tinggi tetap dapat melaksanakan pembelajaran.
“Sekolah tetap harus berjalan seperti biasa. Sambil menunggu kebijakan dan proses pengadaan berikutnya, tenaga yang sudah ada harus diatur sebaik mungkin. Kalau ada sekolah yang kekurangan, Disdikbud harus tahu kondisinya dan mencari pengaturan yang bisa dilakukan sekarang,” tegasnya.
Hasil rekonsiliasi data selanjutnya akan menjadi bahan Pemkab Bulungan dalam menyusun kebutuhan formasi tenaga pendidik. Data tersebut akan dipilah berdasarkan jenjang, mata pelajaran dan lokasi sekolah sebelum menjadi bahan pengusulan kepada pemerintah pusat.
“Setelah datanya benar-benar sinkron, baru kita punya dasar untuk mengusulkan formasi. Harapannya kebutuhan guru yang memang ada di sekolah bisa terjawab dan penempatannya sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” pungkas Syarwani. (rn/*)
