TARAKAN, Headlinews.id — Memasuki tahap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan keuangan di tengah keterbatasan pendapatan dan kebutuhan belanja yang tetap tinggi. Kondisi ini menuntut kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berbasis kemampuan riil daerah.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih, menilai pelaksanaan APBD tahun berjalan tidak bisa dilepaskan dari struktur ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Ketika ruang fiskal pusat semakin terbatas, dampaknya ikut dirasakan hingga ke daerah.
“Realisasi APBD sangat dipengaruhi APBN. Skema pembagian dari pusat sudah ditetapkan, sehingga daerah tidak memiliki banyak ruang untuk penyesuaian di luar alokasi yang ada,” ujar Ana, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah perlu lebih cermat mengelola belanja agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di tengah tahun anggaran.
“Kalau belanja tidak dikendalikan sejak awal, risikonya bisa muncul di pertengahan atau akhir tahun. Itu yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan APBD,” katanya.
Ana menyebut langkah efisiensi belanja telah menjadi konsekuensi logis dalam realisasi anggaran 2026. Penyesuaian terutama dilakukan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat.
“Pengendalian belanja sudah berjalan, termasuk membatasi kegiatan yang tidak mendesak. Tinggal bagaimana memastikan pelayanan publik tetap terjaga,” ucapnya.
Menurut Ana, tantangan utama realisasi APBD saat ini terletak pada sisi pendapatan. Efisiensi akan sulit berkelanjutan jika tidak dibarengi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau pendapatan daerah tidak dikuatkan, efisiensi hanya bersifat sementara. Daerah perlu memastikan PAD bisa benar-benar menopang belanja,” tegasnya.
Ia menilai optimalisasi PAD harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan transparan agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pendapatan yang masuk secara baik akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan layanan yang lebih tepat sasaran,” lanjut Ana.
Kalimantan Utara, kata Ana, memiliki peluang besar untuk memperkuat PAD melalui sektor ekonomi lokal. Aktivitas pariwisata, UMKM, dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dinilai masih memiliki ruang pengembangan.
“Penguatan ekonomi lokal akan menciptakan perputaran uang di daerah. Dari situlah pendapatan daerah bisa tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga agar manfaat ekonomi tidak keluar dari daerah akibat dominasi pelaku usaha luar.
“Ketika keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke luar, dampaknya ke PAD menjadi terbatas. Pelibatan pelaku lokal menjadi kunci,” katanya.
Ana menegaskan keberhasilan realisasi APBD 2026 sangat bergantung pada keseimbangan antara pengendalian belanja dan penguatan pendapatan daerah.
“APBD yang sehat bukan hanya soal berhemat, tetapi memastikan daerah memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai kebutuhannya sendiri,” pungkasnya. (saf)
