TARAKAN, Headlinews.id – Peternak sapi di Kota Tarakan mengeluhkan tekanan harga dan meningkatnya biaya produksi menjelang Idul Adha 2026, yang membuat hasil usaha penggemukan ternak dari pemeliharaan dalam jangka panjang dinilai semakin sulit bersaing di pasar.
Ketua Koperasi Sahabat Maju Sejahtera, Syamsurijal mengatakan peternak lokal umumnya membutuhkan waktu 10 bulan hingga satu tahun untuk menghasilkan sapi siap jual. Namun, masuknya sapi dari luar daerah dengan harga lebih rendah membuat posisi mereka tertekan di pasar.
“Kalau dihitung normal, harga bisa di kisaran Rp25 juta. Tapi sapi dari luar masuk dengan bobot yang sama, dijual sekitar Rp23 juta. Ini membuat peternak lokal dirugikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, biaya produksi yang ditanggung peternak mencapai Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per ekor per bulan. Dalam satu siklus pemeliharaan, total biaya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor, belum termasuk tenaga kerja dan risiko usaha.
Menurutnya, sektor peternakan sapi juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Tarakan. Satu peternak rata-rata mempekerjakan empat hingga lima orang dengan gaji sekitar Rp4 juta per bulan.
“Kami mempekerjakan empat sampai lima orang tenaga kerja. Gajinya sekitar Rp4 juta per bulan. Ini yang sering tidak diperhitungkan dalam kebijakan,” tambahnya.
Peternak juga menilai pengawasan karantina hewan di daerah tujuan masih perlu diperkuat. Secara aturan, setiap sapi yang masuk dari luar daerah wajib melalui proses karantina sesuai ketentuan.
Namun, mereka menilai dalam praktiknya distribusi ternak kerap berlangsung cepat setelah tiba di pelabuhan tanpa kontrol yang dianggap lebih ketat.
“Begitu sapi turun di pelabuhan, langsung tersebar ke berbagai lokasi. Ini yang kami nilai tidak ideal,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi sistem perizinan yang kini sudah berbasis digital. Peternak berharap fasilitas karantina ke depan dapat diperkuat agar pengawasan kesehatan hewan lebih optimal sebelum ternak didistribusikan.
“Kami berharap ada fasilitas karantina yang benar-benar layak, sehingga sapi yang masuk bisa diperiksa dan dirawat dulu sebelum didistribusikan. Dengan begitu semua pihak bisa diuntungkan,” katanya.
Sementara itu, perputaran sapi di Tarakan disebut cukup dinamis. Distribusi dari daerah asal seperti Gorontalo hanya membutuhkan waktu sekitar dua hari perjalanan laut.
Koperasi Sahabat Maju Sejahtera saat ini mencatat memiliki sekitar 71 anggota aktif dengan total populasi 585 ekor sapi per April 2026. Selain penjualan, koperasi juga menyediakan layanan titip rawat hewan kurban hingga hari pemotongan.
“Kami juga menyediakan layanan titip rawat, jadi sapi tetap dipelihara sampai hari kurban untuk menjaga kualitas,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara menegaskan setiap pemasukan ternak dari luar daerah tetap melalui prosedur resmi dan pengawasan di titik masuk.
Kepala Karantina Kalimantan Utara, Ichi Langlang Buana Machmud mengatakan seluruh ternak wajib melalui pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan di pelabuhan pemasukan sebelum didistribusikan.
“Di kami itu dicek semua, dokumen harus sesuai, jenis dan jumlah harus benar, termasuk kondisi fisiknya. Kalau tidak sesuai, tidak bisa diloloskan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lalu lintas ternak di Kalimantan Utara didominasi pemasukan dari sejumlah daerah seperti Gorontalo dan Tolitoli yang masuk melalui pelabuhan resmi sebelum didistribusikan ke kabupaten dan kota lain.
Menurutnya, pengawasan dilakukan di titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Di Kalimantan Utara terdapat delapan titik resmi pemasukan dan pengeluaran hewan yang berada di bawah pengawasan petugas karantina.
“Kalau masuk tidak di tempat yang ditetapkan, walaupun punya dokumen, tetap melanggar karena petugas tidak bisa melakukan tindakan karantina di lokasi tersebut,” tegasnya.
Ia juga menambahkan praktik pemasukan ternak melalui jalur tidak resmi masih menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu pengawasan kesehatan hewan dan stabilitas pasar.
Terkait distribusi di lapangan, karantina memastikan sistem pengawasan tetap berjalan, termasuk melalui kewajiban pelaporan dan kesesuaian dokumen KH-1 atau Health Certificate pada setiap pengiriman ternak.
Selain itu, Instalasi Karantina Hewan (IKH) disebut menjadi kebutuhan penting yang saat ini masih dalam tahap pengusulan pembangunan di beberapa wilayah, termasuk Tarakan, Nunukan, dan Sebatik.
Ichi menjelaskan, saat ini penanganan ternak masih dilakukan di lokasi penampungan atau kandang mitra, dengan sistem pengawasan dan tindakan seperti penyegelan apabila diperlukan.
“Kalau ada indikasi penyakit atau perlu pemeriksaan lanjutan, kami segel dulu kandangnya supaya tidak dipindahkan. Segel tidak boleh dibuka sembarangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan IKH nantinya akan memperkuat sistem pengawasan karena seluruh proses karantina dapat dilakukan secara terpusat, mulai dari pemeriksaan hingga observasi kesehatan hewan.
Selain itu, Karantina Kaltara juga menyampaikan kelebihan pasokan ternak (over supply) dapat terjadi saat Idul Adha jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas harga di tingkat peternak.
“Kalau kebutuhan 1.300 ekor tapi yang masuk 2.000 ekor, itu over supply. Dampaknya pasti ke harga, dan peternak lokal yang paling terdampak,” ujarnya.
Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mendorong sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan sistem rekomendasi pemasukan ternak agar jumlah distribusi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan di pelabuhan resmi, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga operator pelabuhan untuk mencegah pelanggaran jalur distribusi.
Meski terdapat perbedaan persepsi di lapangan, karantina menegaskan seluruh mekanisme pengawasan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang karantina hewan, termasuk aspek biosekuriti untuk mencegah penyebaran penyakit seperti PMK, Lumpy Skin Disease, dan antraks.
Pihak karantina berharap penguatan fasilitas seperti IKH dan sinkronisasi data kebutuhan ternak dapat menjadi solusi jangka panjang, sehingga kepentingan peternak lokal dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan seimbang.
“Intinya kita ingin ekonomi tetap berjalan, tapi keamanan hayati juga harus terjaga,” pungkasnya. (saf)
