TARAKAN, Headlinews.id – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Pelni Tarakan di Jalan Kusuma Bangsa, Senin (13/1/25).
Kunjungan ini, untuk mempertanyakan kesiapan armada Pelni yang akan melayani arus mudik selama Hari Raya Idul Fitri 2025 nanti.
Rombongan yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi III Dapot Sinaga dan didampingi Sekretaris Komisi Ibrahim serta Anggota Komisi III terdiri dari Harjo Solaika, Hiyatul Cani Rahman, Umar Rafiq, Asrin Saleh serta Rathna, diterima Kepada Kacab Pelni Umar beserta jajaran.
Ketua Komisi III Dapot Sinaga menyampaikan kehadirannya ini, pertama untuk bersilaturahmi dan kedua mempertanyakan kesiapan Pelni menghadapi hari-hari besar. Terlebih lagi, akan memasuki bulan puasa dan lebaran Idul Fitri 2025.
“Ini kan mau dekat lebaran, kami mengharapkan ada penambahan frekuensi kedatangan kapal penumpang keTarakan. Itu harapan masyarakat yang disampaikan ke kami dan kami siap mengawal sampai ke Kementerian Perhubungan,” kata Dapot.
Politisi Hanura itu menyebutkan penumpang kapal laut, rata-rata dari masyarakat menengah ke bahwa. Sehingga DPRD mengusulkan agar ada penambahan rute termasuk frekuensi ke datangan maupun keberangkatan.
“Kalau masyarakat menengah ke atas, sudah pasti mereka naik pesawat, itu lah yang menjadi alasan kami mengusulkan penambahan rute dan frekuensi kedatangan kapal. Jadi masyarakat Kota Tarakan terangkut lebih banyak,” ujarnya.
Dapot juga berpesan kepada Pelni agar tetap menjaga keamanan, keselamatan serta kenyamanan penumpang.
Ia meminta Pelni mengambil langkah tegas terhadap calo, sehingga masyarakat yang sudah membeli tiket diatas kapal tidak harus membeli lagi kamar dan lain sebagainya.
“Soalnya ada beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat kepada kami. Mereka ada bilang harus membeli kursi lagi, kamar dan lain-lain. Harapan kami itu jangan terjadi lagi,” imbaunya.
Menanggapi permintaan Komisi II DPRD Kota Tarakan, Kacab Pelni Kota Tarakan Anwar menyampaikan di Tarakan ada dua kapal penumpang sementara beroperasi yaitu Lambelu dan Bukit Siguntang serta satu kapal perintis.
“Secara umum ada dua kapal penumpang dan satu perintis, itu operasinya sudah diatur pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan. Pelni ini hanya menjalankan penugasan,” bebernya.
Terkait penambahan rute maupun frekuensi kedatangan dan keberangkatan, dijelaskan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Rute yang kapal pelni jalani, merupakan penugasan.
“Rute yang ada semuanya penugasan, tentu dari penugasan itu ada syarat-syarat pemerintah harus kita jalankan. Terkait mekanisme penambahan rute, frekuensi maupun armada, itu kewenangan di Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Ia mengatakan dari tahun ke tahun, selalu ada permintaan rute ke Surabaya, hanya saja Pelni sebagai operator hanya menjalan penugasaan. Untuk penambahan rute kewenangan Kementerian Perhubungan.
“Armada yang ada ini masih sangat kurang. Saya boleh dibilang kebutuhan ini bisa terpenuhi kalau ada penambahan kapal,” bebernya.
Selama ini, formula dilakukan Pelni agar bisa banyak mengangkut penumpang, sebut Anwar dengan memaksimalkan dispensasi diberikan yaitu menambah jumlah penumpang kurang lebih 50 persen dari kapasitas kapal.
“Kami setiap tahun meminta dispensasi penambahan kapasistas kurang lebih 50 persen dari kapasitas yang ada, misalnya 2.000 kita mengangkut 3.000 orang. Artinya karena tidak bisa menambah armada, makanya menambah kapasitas tapi tetap juga memikirkan keselamatan dan kenyamanan,” ungkapnya.
Anwar menerangkan peak season, jumlah penumpang ada kenaikan diatas 9-10 ribu. Berbeda dengan hari-hari biasa yang hanya 5-6 ribu orang. Di tahun 2024 penumpang terangkut dari dari Tarakan sekitar 84 ribu dan sebaliknya datang sekitar 91 ribu.
“Ini lah gambaran, bahwa kami berusaha mengakomodir orang berpergian dari Tarakan. Untuk menghindari calo pada saat peak season, harapan kami kepada masyarakat ingin mudik jauh-jauh hari lah membeli tiket bisa datang ke kantor maupun secara online,” pesannya.
Ia menambahkan Pelni sekarang hanya mengoperasikan sebanyak 25 kapal dari sebelumnya 28 kapal selama kurun waktu 20 tahun dengan menyinggahi 20 pelabuhan di Indonesia termasuk di Tarakan.
“Sebenarnya kita membutuhkan kapal sekitar 70 armada untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau dari jumlah 25 kapal ada digeser rutenya, pasti ada beberapa pelabuhan tidak bisa disinggahi,” tutupnya. (*)
