TARAKAN, Headlinews.id – Komisi 1 DPRD Tarakan melakukan Kunjungan kerja (kunker) ke kantor Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (PMK), untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana kebakaran, Senin (13/1/2025).
Ketua Komisi 1 DPRD Tarakan, Adyansa menuturkan pihaknya sekaligus menindaklanjuti intruksi dari Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus untuk silaturahmi ke Dinas Satpol PP dan PMK sebagai mitra.
“Kita coba diskusi dengan kepala dinas, karena sarana pemadam ini harus kita tingkatkan kapasitasnya. Seperti mobil yang bisa digunakan apabila ada kebakaran di pesisir atau motor roda dua untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa masuk mobil atau roda 3,” ujarnya.
Diakuinya, di wilayah pesisir ada yang hanya bisa dilewati satu atau dua motor. Sehingga saat terjadi kebakaran, penanganannya sulit. Dalam kunker yang dilakukan ini juga, pihaknya memastikan bagaimana kesiapan tim pemadam saat terjadi kebakaran.
“Insya Allah pembahasan ini akan berlanjut dan kita akan coba di daerah mana yang harus gunakam alat lebih canggih lagi untuk di aplikasikan, sehingga meminimalisir dampak saat kebakaran terjadi,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan sudah ada relawan yang diluar PMK. Menurutnya, hal tersebut bisa dibentuk kembali dengan memulai dari peran Camat kemudian Lurah agar bisa bertanggungjawab untuk penanganan pertama saat kebakaran.
Ia katakan, akan memilah kembali wilayah yang akan diprioritaskan untuk segera diberikan solusi penanganan saat kebakaran.
“Insya Allah saya akan bertemu dengan Camat dan Lurah untuk membentuk relawan kebakaran yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I Baharudin menambahkan, dengan kondisi Tarakan yang saat ini tengah membangun, sudah waktunya semua pihak bersama menjaga aset yang sudah terbangun. Ia berharap aset ini tidak hilang akibat dari kebakaran.
“Kunjungan kita kesini untuk menggali hal yang perlu kita benahi. Rencananya kita akan belajar dari daerah lain yang cukup mapan dan canggih dengan peralatannya,” bebernya.
Ia tambahkan, salah satu upaya yang mungkin dilakukan yaitu dengan meningkatkan jaringan pemadam yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, terutama di daerah padat penduduk.
“Kita data dulu bagaimana dilapangan, apa kebutuhan dan skala prioritas dulu. Misalnya ya daerah yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam. Apalagi kalau padat penduduk, satu terbakar bisa merembet kemana-mana,” ungkapnya.
Anggota Komisi I Suryadi Sangkala juga melanjutkan, pihaknya mendorong Dinas Satpol PP dan PMK untuk melakukan perawatan prasarana yang ada. Kemudian memfungsikan kembali Relawan Tanggap Kebakaran (Retkar), sehingga bisa meminimalisir setiap kejadian kebakaran sambil menunggu Tim PMK tiba di lokasi kejadian.
“Ada juga terkait yang di pinggir laut, yang terjangkau hanya di darat saja, sedangkan di laut tidak bisa terjangkau lagi,” bebernya.
Ia juga memprioritaskan tim pemadam kebakaran yang menggunakan motor, dan jaringan. Terlebih lagi dari kejadian kebakaran sebelumnya, kebakaran yang sulit diatasi saat menarik selang di lokasi pemukiman padat penduduk.
“Mudahan nanti dari pemerintah untuk bisa segera mengusulkan di anggaran perubahan. Estimasi anggaran belum tahu, karena belum dihitung. Tapi, ada beberapa tempat yang akan menjadi prioritas tim pemadam yang akan kita coba aplikasikan kemudian usulkan anggarannya ke pemerintah,” tegasnya.(*)
