TARAKAN, Headlinews.id – Fraksi Golkar DPRD Tarakan mempertanyakan efektivitas pengalihan pengelolaan kebersihan ke pihak ketiga, mengingat anggaran yang digunakan dinilai tetap, namun jumlah tenaga kerja justru berkurang.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tarakan, Baharuddin menilai kebijakan tersebut dilakukan terlalu cepat dan tidak selaras dengan perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
“Saya melihat pemerintah ini terlalu prematur dalam mengalihkan kegiatan di DLH ke pihak ketiga. Padahal anggaran DLH itu sudah dihitung untuk satu tahun atau minimal sembilan bulan. Sementara pengalihannya dilakukan di awal Maret,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, terutama jika tidak diikuti penyesuaian perencanaan tenaga kerja.
“Kalau dianalogikan, misalnya dikelola DLH anggarannya 500, kemudian di pihak ketiga juga 500. Tapi ruginya ada pada pengurangan tenaga kerja. Ini berdampak pada masyarakat yang bekerja di situ dan juga bisa merugikan pemerintah karena anggarannya sama, tetapi tenaga kerjanya berkurang,” katanya.
Menurutnya, jika pengalihan memang direncanakan, seharusnya dilakukan pada waktu yang lebih tepat, seperti menjelang perubahan anggaran, agar tidak menimbulkan dampak terhadap pekerja.
“Karena ini sudah dianggarkan sampai bulan sembilan atau sampai perubahan, seharusnya pengalihan dilakukan di periode itu. Kalau pun mau dialihkan, harus menyesuaikan siklus anggaran supaya tidak ada pengurangan tenaga kerja,” tegasnya.
Baharuddin mengakui rencana pengalihan ke pihak ketiga sebelumnya memang sempat muncul, seiring besarnya porsi belanja pegawai di DLH. Namun, ia menilai pelaksanaan kebijakan tersebut belum tepat dari segi waktu.
“Memang rencana itu ada, karena melihat belanja pegawai yang cukup besar. Tapi pelaksanaannya menurut saya belum tepat, karena dilakukan di tengah jalan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pelanggaran administrasi, ia tidak memberikan penilaian secara langsung dan lebih menekankan pada urgensi kebijakan tersebut.
“Kalau soal administrasi tentu ada mekanisme dan pengawasan. Tapi yang saya soroti adalah urgensinya, apakah memang sudah tepat dilakukan sekarang atau belum,” katanya.
Ia juga menilai kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan berarti sejak pengelolaan dialihkan ke pihak ketiga, mengingat kebijakan tersebut baru berjalan dalam hitungan bulan.
“Kalau dilihat sekarang, karena baru berjalan dua sampai tiga bulan, kondisinya masih relatif sama. Kesejahteraan pekerja mungkin ada perbaikan, seperti gaji dan tunjangan,” ujarnya.
Namun, ia menyebut hasil pengelolaan kebersihan belum mengalami peningkatan signifikan.
“Kalau kebersihannya saya kira belum ada perubahan signifikan. Orang yang bekerja juga masih orang yang sama, hanya jumlahnya yang mungkin berkurang,” tambahnya.
Ia menegaskan, perkembangan kebijakan tersebut masih perlu dipantau untuk melihat efektivitasnya secara menyeluruh dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Untuk saat ini kita lihat hampir tidak ada perubahan signifikan. Nanti kita lihat lagi ke depan bagaimana perkembangannya,” tandasnya. (saf)
