TARAKAN, Headlinews.id – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi yang digarap serius dalam program ketahanan pangan nasional. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah pusat bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V mempercepat pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah di lima kabupaten dan kota.
Program strategis ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui peraturan menteri dan peluncuran sistem informasi program usulan irigasi di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa, S.ST., M.T. menjelaskan kebijakan nasional ini disambut antusias di Kalimantan Utara karena sejalan dengan kebutuhan daerah dalam membangun kemandirian pangan dan memperkuat ketahanan pertanian.
“Kami dari Kementerian PUPR melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh provinsi, khususnya di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Mustafa menyebut, intervensi program tahap pertama mencakup 1.886 hektare lahan pertanian yang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Sementara untuk tahap kedua, program tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember tahun ini.
“Kegiatan Inpres 2 tahap pertama sudah selesai, sementara tahap kedua sudah berjalan sampai Desember nanti. Untuk tahap ketiga, sekarang masih proses lelang penunjukan langsung,” jelasnya
Pelaksanaan program tahap pertama dan kedua melibatkan kontraktor dari BUMN, PT Wijaya Karya (Persero), dengan koordinasi di bawah wilayah kerja BWS Kalimantan V dan pengawasan langsung Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.
“Kami diberi amanah untuk menyelesaikan pekerjaan ini sampai Desember 2025. Semua pekerjaan dilakukan terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” imbuhnya.
Selain pembangunan jaringan irigasi, BWS Kalimantan V juga mendukung program pencetakan sawah baru di lima kabupaten dan kota, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan. Program ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kami harus dukung program cetak sawah ini, karena berkaitan langsung dengan infrastruktur irigasi. Kabupaten juga punya anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, begitu pula provinsi. Jadi ini kerja bersama,” kata Mustafa.
Ia menegaskan, keberhasilan program cetak sawah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur irigasi. Jika jaringan irigasi belum tersedia, maka hasil pertanian tidak akan maksimal karena hanya mengandalkan curah hujan.
“Kami sangat mengharapkan cetak sawah itu didukung oleh infrastruktur irigasi. Kalau tidak, sawah hanya bergantung pada hujan. Misalnya di Tarakan, infrastrukturnya belum tersedia, jadi masih menunggu tahap berikutnya,” ujarnya.
Salah satu daerah yang menjadi prioritas BWS adalah Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan, wilayah perbatasan yang dikenal terisolasi karena akses darat terbatas.
Mustafa menyampaikan, pihaknya sudah mulai membangun bendung sejak 2024 dan jaringan irigasi akan diteruskan pada 2025 untuk mendukung lahan sawah seluas 1.100 hektare.
“Kami harap Januari 2026 nanti sawah di dua desa di Krayan sudah bisa fungsional. Tahun ini kami fokus membangun bendung dan jaringannya. Kalau tahap keempat dibuka tahun depan, bisa kami lanjutkan untuk daerah irigasi Krayan Barat dan Krayan,” jelasnya.
Namun, pembangunan infrastruktur di Krayan menghadapi kendala logistik yang tidak ringan. Akses jalan yang terbatas membuat pengiriman material seperti pipa berukuran enam meter menjadi sulit dilakukan.
“Material sebagian kami ambil dari Malaysia, tapi transportasinya sulit. Mobil hanya bisa 4×4 dan panjangnya tidak cukup untuk pipa enam meter, jadi harus dipotong jadi tiga meter. Itu pun berat karena jenis pipa HDPE. Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan kondisi wilayah terisolasi seperti Krayan,” paparnya.
Selain faktor logistik, tantangan lain adalah batasan kawasan hutan dan perkebunan yang membatasi area intervensi. Beberapa usulan lokasi di Kabupaten Malinau, kata Mustafa, tidak bisa dilaksanakan karena berada di dalam kawasan hutan.
“Kami tidak bisa intervensi kawasan hutan sebelum ada pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Ada beberapa lokasi yang diusulkan masyarakat, tapi karena statusnya kawasan hutan, kami belum bisa kerjakan,” ujarnya.
Meski banyak kendala, program ini mulai menunjukkan hasil positif di beberapa daerah. Mustafa menuturkan, masyarakat di Bulungan dan Sebatik, Nunukan, mulai merasakan manfaat dari pembangunan irigasi.
“Sekarang sudah terlihat dampaknya. Misalnya di Bulungan, banjir sudah tidak terjadi lagi karena sistem irigasi mulai berfungsi. Di Sebatik juga sudah ada intervensi yang cukup luas dan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, setiap perencanaan cetak sawah selalu melibatkan Dinas Pertanian provinsi untuk memastikan dukungan irigasi tersedia di lokasi yang diusulkan.
“Kami dilibatkan dalam proses desain cetak sawah. Kami selalu memberi masukan apakah di lokasi itu ada dukungan irigasi atau tidak. Jadi program ini tidak berdiri sendiri, semua terintegrasi,” tutur Mustafa.
Mustafa berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program ketahanan pangan ini berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi petani.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan irigasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil.
“Banyak masyarakat sudah merasakan manfaatnya, dan kami akan terus kawal agar program ini selesai sesuai target. Pekerjaan ini proyek fisik saja, tapi investasi untuk masa depan ketahanan pangan Indonesia,” pungkasnya. (saf)
