TARAKAN, Headlinews.id – Perubahan penjaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Utara mulai 1 Oktober 2026 turut membawa persoalan bagi peserta yang sebelumnya masuk tanggungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dari 30.727 peserta yang tidak lagi masuk dalam tanggungan Pemprov Kaltara, BPJS Kesehatan mencatat 3.521 peserta memiliki tunggakan iuran dengan total mencapai Rp2.276.691.153. Tunggakan tersebut tetap tercatat meski sebelumnya peserta telah dialihkan ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan sebagian peserta tersebut sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan telah memiliki tunggakan. Ketika mengalami kesulitan membayar iuran, kepesertaan mereka kemudian dialihkan ke segmen yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
“Dulu ada orang yang sedang menunggak, kemudian karena mau berobat dan tidak punya uang, dibantu Dinas Sosial dan dialihkan ke PBI. Nah, ketika sekarang dikeluarkan lagi, tunggakannya muncul kembali. Jadi tunggakan itu tidak hilang,” ujar Yusef.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan tunggakan tersebut tersebar di lima kabupaten/kota. Tarakan mencatat jumlah peserta terbanyak, yakni 1.728 orang dengan total tunggakan Rp1.171.116.618. Nunukan berada di urutan berikutnya dengan 1.574 peserta dan nilai tunggakan Rp959.721.690.
Malinau mencatat 107 peserta dengan tunggakan Rp69.169.276. Kemudian Bulungan sebanyak 55 peserta dengan Rp47.032.480 dan Tana Tidung 57 peserta dengan Rp29.651.089. Secara keseluruhan, nilai tunggakan dari 3.521 peserta tersebut mencapai Rp2.276.691.153.
Riwayat tunggakan pada sebagian peserta cukup panjang. Yusef menyebut ada peserta yang memiliki tunggakan hingga 10 tahun bahkan 12 tahun. Namun, peserta yang kembali ke segmen mandiri tidak harus membayar seluruh akumulasi tunggakan tersebut karena terdapat batas maksimal penagihan.
“Memang ada yang tunggakannya 10 tahun, ada yang 12 tahun. Tetapi jangan berpikir harus membayar selama 10 atau 12 tahun itu. Sesuai ketentuan, yang ditagihkan maksimal 24 bulan. Jadi peserta tidak dibebankan seluruh riwayat tunggakannya,” katanya.
Pengalihan ke PBI APBD tidak membuat riwayat tunggakan tersebut hilang. Ketika peserta kembali menjadi peserta mandiri, kewajiban pembayaran tetap diperhitungkan dalam proses pengaktifan kepesertaan.
“Kalau mau mandiri, enggak harus bayar 10 tahun tadi, cukup 24 bulan. Tunggakannya tetap ada, cuma yang ditagihkan maksimal 24 bulan. Jadi memang ada batas yang harus diselesaikan ketika peserta kembali ke mandiri,” ujar Yusef.
Konsekuensi lain dapat muncul apabila peserta mengaktifkan kembali kepesertaan mandiri ketika sedang membutuhkan pelayanan rawat inap. Selain menyelesaikan tunggakan, peserta dapat dikenakan denda pelayanan sesuai ketentuan JKN.
“Kalau dia bayar mandiri pada saat sakit, tunggakannya harus dilunasi. Kemudian kalau rawat inap, kena denda pelayanan. Lima persen dikali bulan menunggak dikali biaya rumah sakit, dengan batas maksimal sesuai ketentuan,” jelasnya.
Yusef menyebut skema penjaminan pemerintah daerah selama ini membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran secara mandiri. Peserta yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh penjaminan melalui PBI APBD setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
“Dengan adanya UHC, masyarakat sangat terbantu. Orang-orang yang menunggak, mau berobat tidak punya uang, dibantu Dinas Sosial mendapatkan rekomendasi, kemudian dipindahkan ke segmen provinsi atau kabupaten/kota. Dendanya hilang ketika sudah dialihkan ke segmen tersebut,” katanya.
Persoalan tunggakan tersebut juga menjadi bagian dari kondisi kepesertaan JKN di Kaltara secara lebih luas. BPJS Kesehatan mencatat sekitar 114 ribu peserta berstatus nonaktif, dengan tunggakan menjadi salah satu penyebabnya.
“114 ribu masyarakat Kaltara itu nonaktif. Salah satu penyebabnya adalah menunggak. Jadi ada peserta yang memang statusnya tidak aktif karena memiliki kewajiban iuran yang belum diselesaikan,” ujar Yusef.
Menurut Yusef, peserta yang sebelumnya memperoleh penjaminan dari pemerintah daerah perlu memahami kembali status kepesertaan dan riwayat iurannya ketika nantinya kembali ke segmen mandiri.
“Ini yang menjadi concern kami menyampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai setelah dialihkan, ketika kembali ke mandiri baru diketahui ada tunggakan dan kemudian ada konsekuensi lain ketika membutuhkan pelayanan,” pungkasnya. (saf)










