TARAKAN, Headlinews.id – Aktivitas ekspor ikan segar dari Tarakan menuju Tawau, Malaysia, masih berjalan rutin dengan mengandalkan jalur laut. Namun, pelaku usaha menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait kewajiban sertifikasi mutu yang harus dipenuhi dalam proses ekspor.
Muhammad Zaidil, pelaku usaha ekspor ikan dari PT Rumbia Jaya Kaltara, mengatakan pengiriman ikan segar ke Tawau dilakukan maksimal empat kali dalam sepekan dengan volume sekitar empat ton setiap pengiriman.
Produk yang dikirim merupakan ikan laut hasil tangkapan nelayan, bukan ikan budidaya. Jenis ikan yang dikirim juga menyesuaikan permintaan pembeli, mulai dari kakap, bawal, hingga berbagai jenis ikan laut lainnya.
“Kalau pengiriman biasanya empat ton per pengiriman. Ikannya banyak jenis, tidak satu macam saja, tergantung permintaan buyer. Yang jelas ikan yang kita ambil ikan laut, bukan ikan budidaya. Semua dari nelayan,” kata Zaidil.
Ia menjelaskan, pengiriman dilakukan menggunakan kapal berukuran GT 20 hingga 25 dengan sistem pengemasan menggunakan fiber maupun styrofoam yang dilengkapi es untuk menjaga suhu ikan tetap stabil selama perjalanan.
Menurutnya, waktu tempuh Tarakan menuju Tawau sekitar 15 jam. Meski tidak menggunakan sistem pembekuan, kualitas ikan tetap terjaga karena proses penanganan dilakukan sejak ikan diterima hingga masuk ke kapal.
“Memang kita ambil ikan segar, bukan beku. Ada ikan yang membutuhkan suhu lebih rendah, itu ada kemasan tersendiri supaya suhunya tetap terjaga. Jadi sampai sana kondisinya masih bagus,” ujarnya.
Dalam memenuhi kebutuhan ekspor, perusahaan tidak memiliki ikatan khusus dengan nelayan tertentu. Pasokan ikan diperoleh berdasarkan ketersediaan hasil tangkapan nelayan di lapangan.
“Kalau ikan ada, kita ambil. Kita tidak terikat sama nelayan tertentu. Jadi lebih fleksibel saja, karena di Tarakan juga banyak pelaku usaha, kita bersaingnya di kualitas produk,” jelasnya.
Selain membawa produk sendiri, kapal yang digunakan juga dimanfaatkan untuk membantu pengiriman produk pelaku usaha lain yang memiliki tujuan sama. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional pengiriman.
“Produk kita juga tidak selalu mencapai target dalam jumlah besar setiap hari. Jadi kita ambil juga barang orang yang sekalian mau kirim ke tujuan yang sama. Tujuannya supaya pengiriman tetap jalan dan biaya bisa lebih efisien,” katanya.
Untuk proses administrasi ekspor, seluruh dokumen disiapkan dari Tarakan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti KSOP, Badan Karantina Ikan, serta Bea Cukai. Dokumen yang diperlukan antara lain Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta dokumen sertifikasi mutu seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Namun, Zaidil menilai masih diperlukan penyelarasan terkait penerapan sertifikasi mutu tersebut, khususnya antara aturan dalam negeri dengan kebutuhan negara tujuan ekspor.
Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha mempertanyakan manfaat dokumen yang diwajibkan di Indonesia tetapi belum menjadi persyaratan utama bagi buyer di Tawau.
“Kalau dari keluh kesahnya tim saya, memang merasa diribetkan karena dokumen ini tidak dibutuhkan di sana, sedangkan kita diwajibkan membuat di sini. Kalau sudah dibuat di sini, sampai sana pun tidak digunakan. Itu yang menjadi pertanyaan, sebenarnya dokumen ini untuk kebutuhan siapa dan sejauh mana manfaatnya bagi pelaku usaha,” ujar Zaidil.
Meski demikian, ia tetap mengikuti ketentuan yang berlaku karena sertifikasi tersebut juga memiliki fungsi untuk memastikan standar pengolahan produk perikanan.
“Kalau buat saya pribadi tidak terlalu terbebani, karena memang ini bagian dari aturan. Kalau ada yang diminta dan memang wajib, kita ikuti. HACCP juga termasuk salah satu syarat dalam pengelolaan ikan, bukan hanya untuk ekspor saja, tapi berkaitan dengan mutu produk,” katanya.
Terkait biaya, Zaidil menjelaskan penerbitan sertifikasi tidak dikenakan biaya. Pengeluaran yang harus dibayarkan pelaku usaha hanya untuk pengujian sampel laboratorium yang dilakukan secara berkala.
“Yang berbayar itu uji sampelnya. Biasanya tiga bulan sekali dilakukan pengujian laboratorium. Kita membayar jasa pengujiannya karena ada sampel ikan yang harus diperiksa. Kalau sertifikatnya sendiri tidak bayar,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan nomor billing PNBP. Selama empat tahun menjalankan kegiatan ekspor, ia mengaku tidak pernah menemukan adanya pungutan di luar ketentuan.
“Selama saya mengurus sendiri, alurnya jelas. Kalau memang ada pembayaran, langsung melalui billing. Tidak ada pembayaran di luar itu. Kalau ada pelaku usaha yang mau mengurus, saya biasanya hanya berbagi informasi soal alurnya, bukan menjadi perantara,” ungkapnya.
Saat ini, pasar ekspor PT Rumbia Jaya Kaltara masih bergantung pada pembeli di Tawau. Menurut Zaidil, perlu ada kesiapan lebih besar apabila ingin memperluas tujuan ekspor ke negara lain, terutama dari sisi jaringan pasar dan kapasitas pengiriman.
“Ruang lingkup kita masih Malaysia, belum sampai negara-negara besar. Kalau mau masuk ke negara lain tentu harus ada koneksi dengan buyer dan persiapan volume yang lebih besar, karena biaya dan kebutuhannya juga berbeda,” pungkasnya. (saf)
