TANA TIDUNG, Headlinews.id – Anggota DPRD Kalimantan Utara Herman S.Pi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menampung aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang pertama 2025 di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Senin (29/9/2025).
Reses ini menjadi bagian dari rangkaian penjaringan aspirasi di lima titik, yakni Desa Sesayap Induk, Sesayap Selor, Sedulun, Sebidai Malam, dan rencananya besok di Betayau.
Herman menjelaskan, keluhan masyarakat yang paling dominan terkait dengan kondisi infrastruktur jalan, terutama jalur dari Pelabuhan Lama Tideng Pale menuju Simpang Manis di daerah Kilo 6.
“Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak, perbaikan yang dilakukan sebelumnya belum maksimal. Kondisi jalan yang buruk sangat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian,” ujarnya.
Selain jalan, warga juga menyoroti fasilitas sekolah yang masih minim, terutama di SMA 1 Sesayap dan SMK 1 Sesayap. Beberapa persoalan yang disampaikan diantaranya tidak adanya pagar sekolah, saluran drainase yang buruk, dan halaman yang belum disemenisasi sehingga rawan kecelakaan bagi siswa. Herman menegaskan, semua ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami akan mendorong OPD terkait untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur di sekolah, termasuk pagar dan semenisasi halaman agar siswa lebih aman,” katanya.
Tak hanya itu, aspirasi juga mencakup kebutuhan fasilitas publik lainnya, seperti pagar kuburan, perbaikan rumah ibadah baik Muslim maupun Nasrani, beasiswa untuk anak sekolah, serta perbaikan jaringan listrik. Beberapa titik di SMK masih menggunakan tiang listrik kayu yang berisiko, sehingga warga meminta penggantian dengan tiang permanen.
Di sektor pertanian dan peternakan, masyarakat meminta bantuan bibit, pupuk, ternak, serta fasilitas irigasi dan jalan tani. Namun, ada catatan bahwa beberapa jenis ternak, seperti kambing, kurang cocok dengan kondisi daerah.
Di Desa Sesayap Selor, bantuan lebih difokuskan pada pupuk dan bibit, sedangkan di Sesayap Induk, permintaan tertuju pada pengembangan perkebunan dan pertanian secara umum.
Herman menegaskan, aspirasi yang diterima akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan melalui jalur politik maupun jalur resmi pemerintah.
“Kita gunakan dua pintu masuk: jalur aspirasi masyarakat melalui DPRD dan jalur resmi melalui musrembang kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jalan yang rusak ini adalah aset pemerintah provinsi, jadi tidak boleh lempar bola. Perbaikan harus segera dilakukan agar mobilitas masyarakat dan roda ekonomi tidak terganggu,” jelasnya.
Politisi PKB ini juga mengingatkan, kondisi jalan yang rawan longsor dapat mengancam keselamatan warga dan kelancaran distribusi barang. Jika tidak segera diperbaiki, masyarakat terpaksa memutar jauh melalui Sesayap Hilir ke Betayau, sehingga jarak tempuh bisa bertambah hingga dua kali lipat.
Herman optimis, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan. Ia berjanji menyampaikan secara langsung kepada pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan OPD terkait agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Tanah Tidung dapat segera terealisasi.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat harus diperhatikan agar kualitas hidup warga meningkat dan ekonomi lokal terus berkembang,” pungkasnya. (*/hr)
