TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Anggaran kesehatan APBD 2026 di Kalimantan Utara menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.
Prioritas ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program layanan dasar bagi warga di seluruh provinsi.
Komisi IV DPRD Kaltara bersama anggota Rahman menyambut positif alokasi anggaran tersebut. Menurut Rahman, keputusan ini menjadi langkah strategis yang memungkinkan Dinas Kesehatan memperluas jangkauan layanan dan memastikan akses kesehatan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Dengan anggaran yang memadai, Dinas Kesehatan dapat memperbaiki fasilitas kesehatan, menambah tenaga medis, dan memastikan layanan sampai ke daerah terpencil,” kata Rahman.
Ia menekankan, pemerataan layanan kesehatan adalah bagian penting dari upaya pemerintah menjaga ketahanan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Rahman menambahkan, keberhasilan program kesehatan tidak semata bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan setempat.
Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan setiap proses, mulai dari pendataan pasien, distribusi obat, hingga pelayanan dasar bisa berjalan lancar.
“Komisi IV akan terus memantau pelaksanaan program agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk warga di pelosok yang aksesnya terbatas,” imbuhnya.
Selain itu, Rahman menekankan pentingnya memperhatikan wilayah perbatasan, di mana jarak dan infrastruktur sering menjadi kendala bagi tenaga kesehatan.
Program ini mencakup rencana penempatan tenaga medis tambahan, pengadaan peralatan medis, dan peningkatan fasilitas puskesmas serta rumah sakit di area terpencil.
Menurutnya, dukungan anggaran yang tepat juga memungkinkan pengembangan program kesehatan preventif, seperti imunisasi, posyandu, dan kampanye kesehatan masyarakat, sehingga kualitas hidup warga meningkat.
Rahman berharap, dengan kombinasi anggaran yang memadai, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang ketat, masyarakat di Kalimantan Utara dapat merasakan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pemerataan pelayanan publik di seluruh provinsi, sekaligus mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
“Setiap warga, baik di kota maupun di pelosok perbatasan, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin target tersebut bisa tercapai,” tutup Rahman. (*/rn)
