TARAKAN, Headlinews.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang menilai perlu langkah konkret, terarah, dan kolaboratif agar penanganannya dapat berjalan lebih maksimal di seluruh kabupaten dan kota.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan domestik semata.
Menurutnya, berbagai laporan kasus yang muncul menunjukkan bahwa kekerasan kerap terjadi di lingkungan yang justru seharusnya menjadi tempat aman bagi korban.
“Banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Bahkan pelakunya sering kali berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Ini yang membuat persoalannya menjadi sangat kompleks,” ujar Vamelia.
Ia menjelaskan, bentuk kekerasan kini semakin beragam dan berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti kekerasan berbasis daring, pelecehan di media sosial, serta eksploitasi anak secara digital.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan edukasi, pendampingan psikologis, dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat.
“Penegakan hukum itu penting, tetapi pencegahan harus berjalan lebih kuat. Edukasi ke masyarakat, terutama keluarga, menjadi benteng pertama agar perempuan dan anak tidak menjadi korban,” jelasnya.
Sebagai anggota dewan yang membidangi urusan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, Vamelia menegaskan bahwa DPRD Kaltara terus mendorong pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Perda tersebut, katanya, perlu dijadikan panduan bersama dalam menangani kasus maupun mencegah terjadinya kekerasan baru.
“Perda ini harus benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi dokumen hukum. Setiap kabupaten dan kota perlu menurunkannya dalam bentuk kebijakan operasional di lapangan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi yang kuat, kata dia, akan mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di Kaltara.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada gerakan bersama yang melibatkan semua unsur. Ketika semua pihak peduli, kita bisa mencegah kekerasan sejak dini,” pungkasnya. (*/rn)
