TANJUNG SELOR, Headlinews.id — DPRD Kaltara melalui anggota Fraksi PDI Perjuangan, H. Hamka S.IP., mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2026 tidak molor dan harus dimulai sejak awal tahun demi menghindari potensi kegiatan tak terselesaikan.
Hamka menegaskan, PDI Perjuangan mendorong pemerintah provinsi menyiapkan pelaksanaan APBD secara lebih terencana agar waktu pelaksanaan tidak tersita.
Ia menilai penganggaran yang dimulai sejak awal tahun anggaran memberi ruang lebih luas bagi OPD untuk menjalankan program tanpa terburu-buru.
“Dari PDI Perjuangan itu tadi salah satunya disampaikan, APBD 2026 harus dimulai pada awal tahun anggaran. Kalau pelaksanaannya baru dimulai pertengahan tahun, dikhawatirkan tidak selesai kegiatannya. Ini pasti jadi Silpa,” ungkap Hamka.
Menurutnya, salah satu masalah klasik dalam pelaksanaan APBD adalah keterlambatan memulai kegiatan, sehingga proses lelang, penetapan kontrak, hingga eksekusi teknis berlangsung dalam waktu yang sangat singkat.
Kondisi itu berpengaruh pada kualitas pekerjaan sekaligus membuka peluang terjadinya penumpukan anggaran di akhir tahun.
Ia menekankan perlunya kesiapan penuh dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum memasuki tahun anggaran baru.
Persiapan dokumen, perencanaan kegiatan, serta penyesuaian jadwal internal dinilai harus tuntas lebih awal agar tidak menghambat pelaksanaan program prioritas.
“Ketentuannya memang harus begitu, harus mulai awal tahun. Jadi OPD harus punya persiapan sejak awal. Semua tahapannya harus disiapkan, jangan menunggu,” ujarnya.
Hamka juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen pemerintahan. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), proses perencanaan dan penganggaran seharusnya dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan minim hambatan administratif.
“Sekarang sudah pakai SIPD. Sistem itu seharusnya dimanfaatkan supaya semua proses selesai lebih awal, jadi pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun,” jelasnya.
Ia menilai penggunaan SIPD secara maksimal akan mendukung percepatan penyerapan anggaran dan mencegah terjadinya Silpa yang berulang.
Selain itu, pola kerja yang lebih disiplin sejak awal tahun diyakini dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
Hamka menegaskan pentingnya konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjaga ketepatan waktu perencanaan hingga pelaksanaan APBD.
“Masyarakat membutuhkan hasil program yang langsung dirasakan, dan hal itu hanya mungkin tercapai jika pengelolaan anggaran dijalankan sejak awal tahun secara tertib dan sistematis,” pungkasnya. (*/saf)
