SAMARINDA, Headlinews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan kesiapan logistik kebencanaan untuk menghadapi potensi bencana sepanjang tahun 2025.
Melalui Dinas Sosial, Pemprov Kaltim menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik yang akan digunakan untuk penanganan bencana di berbagai daerah.
Jumlah tersebut disesuaikan dengan rata-rata kejadian bencana yang terjadi setiap tahun di Kalimantan Timur dan dinilai masih relevan dengan kebutuhan lapangan.
Penyediaan logistik ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa hingga saat ini dukungan pemerintah provinsi terhadap pemenuhan logistik masih berjalan dengan baik. Ketersediaan paket bantuan dinilai cukup untuk mendukung respons awal ketika bencana terjadi.
“Pemenuhan logistik kebencanaan tetap menjadi prioritas karena merupakan bagian dari SPM. Dukungan pemerintah provinsi berjalan, sehingga paket logistik yang dibutuhkan sudah disiapkan,” kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
Selain menyiapkan paket bantuan, Pemprov Kaltim juga mempertahankan buffer stock logistik di tingkat provinsi. Cadangan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi yang berdampak luas di kabupaten dan kota.
Pengalaman penanganan bencana besar di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat menjadi salah satu evaluasi penting. Saat itu, kebutuhan logistik cukup tinggi dan memerlukan upaya ekstra dalam distribusi maupun pemenuhan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Namun demikian, skema penanganan tetap disiapkan apabila terjadi kondisi darurat berskala besar yang melampaui kapasitas logistik daerah.
“Jika terjadi bencana besar dan stok provinsi tidak mencukupi, mekanisme permintaan bantuan ke pemerintah pusat tetap tersedia, termasuk ke Kementerian Sosial,” jelas Andi.
Dari sisi pembiayaan, anggaran pemenuhan SPM kebencanaan di Kalimantan Timur dialokasikan pada kisaran Rp6 hingga Rp7 miliar per tahun. Besaran tersebut relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski terdapat penyesuaian anggaran di sejumlah sektor, Pemprov Kaltim menegaskan pemenuhan SPM kebencanaan tetap dijaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
“Pada prinsipnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat bencana tetap menjadi prioritas. Selama standar pelayanan bisa dipenuhi, pemerintah daerah akan memastikan bantuan logistik tersedia dan dapat segera disalurkan,” pungkas Andi. (*)
