TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta investor untuk terlibat aktif dalam ekosistem SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara), Senin (21/7/2026).
Sebuah sistem digital strategis yang resmi diluncurkan sebagai instrumen penghubung antara UMKM lokal dan kebutuhan operasional kawasan industri.
Peluncuran sistem tersebut menjadi langkah konkret Pemprov Kaltara untuk memastikan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dari rantai pasok industri, khususnya di Kawasan Industri Tanah Kuning–Mangkupadi yang memiliki luas sekitar 10.100 hektare.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa pemerintah daerah kini mengambil peran lebih aktif dengan mendatangi langsung pengelola kawasan dan investor guna memetakan kebutuhan industri yang dapat dipenuhi oleh UMKM lokal.
“Kami mengajak seluruh investor dan pengembang kawasan untuk membuka ruang kolaborasi bersama UMKM Kaltara. Melalui SINERGI Kaltara, pemerintah siap menjembatani kebutuhan industri dengan kemampuan pelaku usaha lokal secara lebih terukur dan profesional,” kata Sekprov Denny.
Menurutnya, pola pendekatan konvensional yang selama ini menunggu investor mencari potensi daerah telah diubah menjadi pendekatan proaktif.
“Kita balik polanya. Pemerintah datang ke investor dan bertanya apa kebutuhan kawasan industri. Tugas kami adalah menyiapkan UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui sistem yang terintegrasi,” tegasnya.
SINERGI Kaltara kini telah beroperasi sebagai platform tunggal yang mempertemukan pasokan (supply) produk dan jasa UMKM dengan permintaan (demand) perusahaan-perusahaan besar di kawasan industri. Di dalam sistem tersebut, standarisasi produk, spesifikasi teknis, legalitas usaha, hingga transparansi harga dikelola secara terukur.
Untuk memperkuat implementasi, Pemprov Kaltara juga menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai payung hukum kemitraan antara UMKM dan pelaku industri.
Selain itu, pemerintah membentuk forum khusus untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan izin usaha, peningkatan kualitas produk, hingga standarisasi kemasan (packaging) agar mampu memenuhi standar kawasan industri.
Denny menjelaskan, UMKM yang telah bergabung dan lolos verifikasi di dalam sistem akan memperoleh pengakuan sebagai mitra yang memenuhi standar industri dan memiliki peluang pasar yang lebih terjamin.
“Bagi UMKM, ini kesempatan besar untuk naik kelas. Bagi investor, ini memberikan kepastian pasokan lokal yang lebih cepat, efisien, dan sesuai standar. Kami ingin hubungan ini saling menguntungkan,” ujarnya.
Lebih jauh, SINERGI Kaltara juga diproyeksikan menjadi pintu masuk produk-produk lokal menuju pasar internasional seiring berkembangnya aktivitas industri dan ekspor di Kaltara.
Pemprov Kaltara optimistis integrasi sistem tersebut akan mempercepat perputaran ekonomi daerah, memperkuat daya saing UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Melalui dinas teknis sebagai leading sector, pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi untuk menarik UMKM potensial yang selama ini belum tergabung dalam ekosistem pembinaan.
“Kami mengundang seluruh pelaku UMKM untuk bergabung dalam SINERGI Kaltara. Mari kita bangun ekosistem usaha yang kuat bersama pemerintah, investor dan pengembang kawasan demi kemajuan ekonomi Kaltara,” pungkas Denny. (*/dkisp)
