JAKARTA, Headlinews.id– DPRD Nunukan mendesak pemerintah pusat segera mengoperasikan PLBN Sebatik secara resmi. Aktivasi PLBN dinilai krusial untuk meningkatkan perdagangan lintas batas, menekan harga kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.
Menindaklanjuti hal itu, Komisi I DPRD Nunukan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Rabu (17/9/2025). Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, didampingi anggota lain, dan diterima oleh Tenaga Ahli Madya KSP RI Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, S.Psi, serta Tenaga Ahli Muda KSP RI Muhammad Afit Khomsani.
Ketua Komisi I, Dr. Andi Muliyono, menegaskan, meskipun bangunan PLBN Sebatik telah selesai dibangun, fasilitas tersebut belum difungsikan secara resmi. Hal ini membuat warga masih harus menempuh jalur tidak resmi atau melalui pelabuhan di Nunukan untuk menuju Tawau, Malaysia.
“Warga kami harus melewati jalur tidak resmi yang berisiko hukum dan keamanan, sementara biaya logistik meningkat drastis. Aktivasi PLBN Sebatik sangat mendesak agar perdagangan lintas batas bisa berjalan legal dan efisien,” ujar Andi Muliyono.
Andi Muliyono menekankan, pengoperasian PLBN Sebatik tidak hanya penting untuk kelancaran perdagangan, tetapi juga untuk menekan harga kebutuhan pokok yang selama ini lebih tinggi dibanding Tawau.
“Jika PLBN segera difungsikan, harga barang di Sebatik akan lebih stabil, distribusi menjadi lancar, dan masyarakat bisa beraktivitas ekonomi secara resmi,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Ketua Komisi I juga menyoroti isu keamanan dan dwi kewarganegaraan. Terlebih lagi, sampai saat ini masih banyak warga menggunakan dokumen Indonesia dan Malaysia secara bersamaan.
“Ini menciptakan kerancuan hukum dan mempersulit pengawasan. Kami mendorong penerapan Kartu Identitas Tunggal Perbatasan agar status warga jelas dan terlindungi secara hukum,” tegasnya.
Andi Muliyono menambahkan, infrastruktur pendukung PLBN seperti jalan akses, transportasi laut maupun udara, dan sarana publik juga harus segera diperbaiki.
“Tanpa dukungan infrastruktur, PLBN tidak bisa maksimal. Warga perlu akses transportasi, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai agar ekonomi berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, pengembangan PLBN Sebatik harus sejalan dengan penguatan pos pengamanan TNI dan Polri. Menurutnya, keamanan adalah fondasi utama agar aktivitas perdagangan resmi berjalan lancar, dan masyarakat dapat hidup tenang.
“PLBN harus mampu mendukung aspek ekonomi sekaligus pertahanan negara di perbatasan,” tegasnya.
Ia tambahkan, seluruh aspirasi DPRD Nunukan yang disampaikan melalui KSP bertujuan agar PLBN Sebatik tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan legal, sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di perbatasan dengan Malaysia.
“Dengan berfungsinya PLBN Sebatik, masyarakat perbatasan mendapatkan akses resmi lintas negara, perdagangan bisa tumbuh, harga kebutuhan pokok stabil, dan kedaulatan NKRI semakin kokoh. Ini adalah tuntutan nyata warga yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah pusat,” pungkasnya. (*/rn)
