NUNUKAN, Headlinews.id – Rencana kenaikan tarif E-Pass tahunan di Pelabuhan Tunontaka dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta menuai keberatan dari para sopir truk. Kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi fasilitas pelabuhan yang disebut tidak mengalami perbaikan berarti sejak pungutan itu diberlakukan bertahun-tahun lalu.
Keberatan tersebut disampaikan puluhan sopir yang tergabung dalam Komunitas Truck Nunukan (KTN) saat mendatangi Kantor DPRD Nunukan, Selasa (3/2/2026). Para pengemudi meminta DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk membahas rencana penyesuaian tarif E-Pass.
Perwakilan KTN, Ibrahim mengatakan pungutan E-Pass selama ini dibayarkan rutin setiap tahun, namun tidak diikuti peningkatan sarana dan prasarana di dalam area pelabuhan. Salah satu keluhan utama para sopir adalah kondisi jalan yang rusak dan berlubang.
“Tarif sudah bertahun-tahun dibayar, tapi kondisi jalan di dalam pelabuhan masih sama. Banyak lubang dan rusak,” ujar Ibrahim.
Ia menjelaskan, kondisi jalan yang buruk berdampak langsung pada operasional kendaraan. Saat hujan, truk menjadi kotor dan sopir harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencuci kendaraan.
“Kalau hujan, truk pasti kotor. Setiap masuk pelabuhan kami harus cuci kendaraan, biayanya bisa sekitar seratus ribu rupiah per unit,” katanya.
Menurut Ibrahim, pengeluaran tambahan tersebut cukup memberatkan, mengingat penghasilan sopir tidak selalu tetap dan aktivitas bongkar muat tidak berlangsung setiap hari. Kenaikan tarif E-Pass dikhawatirkan semakin menekan pendapatan mereka.
“Penghasilan kami tidak menentu. Kalau tarif naik sementara fasilitas tetap seperti ini, tentu terasa berat,” ucapnya.
Selain kondisi jalan, para sopir juga menyoroti minimnya fasilitas dasar di kawasan pelabuhan. Hingga saat ini, belum tersedia toilet dan musala di dalam area pelabuhan, sehingga sopir harus keluar kawasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Untuk ke toilet saja harus keluar pelabuhan. Musala juga belum ada, padahal kami banyak beraktivitas di dalam pelabuhan,” tutur Ibrahim.
KTN menilai, rencana kenaikan tarif E-Pass seharusnya diiringi pembenahan fasilitas terlebih dahulu. Menurut para sopir, penyesuaian tarif tanpa perbaikan layanan dinilai tidak seimbang bagi pengguna jasa.
“Kami tidak menolak aturan, tapi fasilitasnya juga harus diperhatikan. Jangan hanya biayanya yang naik,” ujarnya.
Aspirasi para sopir disampaikan melalui surat permohonan rapat dengar pendapat kepada DPRD Nunukan. Mereka meminta pengelola pelabuhan, jasa pengurusan transportasi, serta instansi terkait dihadirkan agar rencana kenaikan tarif dapat dibahas secara terbuka.
“Harapan kami, sebelum kebijakan kenaikan tarif E-Pass diterapkan, pengelola pelabuhan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas. Jadi, pungutan yang dibayarkan sebanding dengan layanan yang diterima,” tandasnya. (*/rn)
