NUNUKAN, Headlinews.id – Lonjakan deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia kembali menjadi perhatian DPRD Nunukan. Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, meminta para gubernur, khususnya di wilayah Indonesia Timur, segera membangun forum bersama untuk membahas dampak deportasi yang terus ditanggung Kabupaten Nunukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mansur setelah menerima laporan terbaru terkait arus deportasi PMI yang kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai persoalan ini bersifat berulang dan tidak bisa lagi dibebankan kepada daerah perbatasan semata.
Data deportasi menunjukkan sebanyak 397 PMI dipulangkan dari Malaysia dalam satu pekan. Jumlah terbesar berasal dari Sulawesi Selatan dengan 204 orang, disusul Nusa Tenggara Timur sebanyak 105 orang.
Selebihnya berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kepulauan Riau.
“Jumlahnya hampir 400 orang hanya dalam satu pekan. Ini bukan angka kecil, dan mayoritas bukan warga Nunukan. Seharusnya ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi asal para deportan,” kata Mansur.
Ia menegaskan, setiap pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan warganya tidak berangkat ke luar negeri secara nonprosedural. Edukasi dan pengawasan dinilai masih lemah, sehingga kasus deportasi terus berulang.
Menurut Mansur, Nunukan selama ini berada di posisi paling terdampak karena menjadi pintu masuk utama pemulangan PMI dari Malaysia. Di sisi lain, kemampuan daerah dalam menyiapkan fasilitas penampungan, layanan kesehatan, hingga biaya pemulangan sangat terbatas.
“Setiap tahun Nunukan menanggung beban yang sama. Anggaran daerah terbatas, sementara deportan datang hampir setiap bulan dengan jumlah besar,” ujarnya.
Ia menilai persoalan ini tidak akan selesai tanpa koordinasi lintas daerah. Mansur mendorong agar para gubernur, baik di Indonesia Timur maupun Barat, duduk bersama merumuskan langkah konkret untuk menekan keberangkatan PMI tanpa dokumen.
“Selama daerah asal tidak serius melakukan pencegahan, Nunukan akan terus menerima dampaknya. Ini tidak adil bagi daerah perbatasan,” tegasnya.
Selain itu, Mansur juga menyoroti lemahnya pengawasan di pelabuhan. Ia meminta pemeriksaan calon penumpang kapal diperketat, terutama terhadap indikasi keberangkatan dengan tujuan bekerja ke luar negeri secara ilegal.
“Jalur laut sering menjadi celah. Pemeriksaan di pelabuhan harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan juga perlu dilakukan di wilayah perbatasan, termasuk peningkatan patroli oleh aparat keamanan untuk mencegah calon PMI ilegal melintas melalui jalur tidak resmi.
“Pencegahan di awal jauh lebih efektif daripada terus menangani deportasi massal,” ucap Mansur.
Dengan tren deportasi yang terus meningkat, DPRD Nunukan berharap seluruh pemerintah daerah lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi.
“Sosialisasi harus masif dan konsisten. Kalau tidak, masalah ini akan terus berulang dan Nunukan lagi-lagi menjadi daerah yang paling terbebani,” pungkasnya. (*)
