NUNUKAN, Headlinews.id – Pengawasan distribusi barang melalui program tol laut diperketat untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok di wilayah perbatasan, terutama wilayah Nunukan, Kalimantan Utara.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Nunukan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi logistik tol laut, khususnya pada titik gudang penyimpanan barang.
Kepala Bidang Perdagangan DKUKMP Nunukan, Dior Frames, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan kami lakukan langsung di lapangan, terutama di gudang milik pelaku usaha atau consignee, untuk memastikan distribusi barang benar-benar sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan difokuskan pada kesesuaian harga jual, ketersediaan stok, serta kelengkapan administrasi usaha yang menjadi bagian dari sistem distribusi tol laut.
“Setiap komponen kami cek, mulai dari harga yang ditetapkan, stok barang di gudang, hingga kelengkapan dokumen usaha yang mereka miliki,” katanya.
Menurutnya, wilayah Nunukan yang berada di kawasan perbatasan sangat bergantung pada jalur logistik laut, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi gangguan distribusi.
“Ketergantungan terhadap tol laut cukup tinggi, sehingga stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi di lapangan,” ujarnya.
Selain pengawasan, DKUKMP juga melakukan pembaruan data distribusi barang untuk memastikan kebijakan pemerintah berbasis kondisi riil di lapangan.
“Data yang kami perbarui ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga tetap mengedepankan pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha sebelum menerapkan tindakan sanksi.
“Pendekatan awal yang kami lakukan adalah pembinaan dan sosialisasi secara bertahap agar pelaku usaha memahami aturan yang berlaku,” katanya.
Namun demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran yang tidak diperbaiki.
“Jika setelah pembinaan masih ditemukan ketidaksesuaian, maka akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dior.
Ia menambahkan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program tol laut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
“Harapan kami, masyarakat di wilayah perbatasan bisa merasakan manfaat langsung berupa harga yang stabil dan ketersediaan barang yang terjamin,” pungkasnya. (*)
