SAMARINDA, Headlinews.id – Sebagai pionir program beasiswa tinggi pertama di Indonesia, Program GratisPol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, tetapi juga menuntut inovasi dan validasi data yang ketat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin menjelaskan pelaksanaan Program GratisPol berbeda dengan program beasiswa sebelumnya, seperti Kaltim Cemerlang, Kaltim Tuntas, maupun BKT.
“Program ini memang sesuatu yang baru bagi Disdikbud. Bedanya, GratisPol membutuhkan data yang sangat akurat. Semua mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 harus tercatat dengan valid, apalagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta valid atau tidak. Bisa saja masih ada data, tapi sudah beda. Tidak selalu sama dengan universitas negeri,” ujar Armin, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, validasi data mahasiswa menjadi tantangan utama. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Disdukcapil dan perguruan tinggi untuk memastikan informasi yang diterima benar.
“Beberapa aplikasi pendaftaran sempat error, sehingga banyak mahasiswa komplain karena namanya tidak muncul. Hal ini menjadi perhatian serius kami agar penyaluran beasiswa tepat sasaran,” jelasnya.
Armin juga menegaskan tanggung jawab Disdikbud terkait administrasi program, termasuk pengelolaan pakaian seragam dan BOSDA untuk sekolah negeri. Sementara pengelolaan Jospol bagi guru TK, PAUD, SD, MTS, dan SMK menjadi wewenang Biro Kesra.
“Tahun ini memang ada penyesuaian administrasi, tapi tahun depan insya Allah semuanya sudah siap. Kami sudah memutakhirkan sistem, mengetahui kelebihan dan kekurangan dan siap mempercepat proses,” tambahnya.
Ia menjelaskan sistem pemutakhiran data menjadi kunci agar penerima beasiswa tepat sasaran. “Tim pengelola GratisPol di Biro Kesra harus paham dan bisa mensosialisasikan program ini. Banyak pertanyaan masuk, dan semua dijelaskan dengan rinci. Fokus utama adalah memastikan mahasiswa yang berhak mendapatkan manfaat secara tepat,” katanya.
Menurut Armin, program ini juga menuntut inovasi dalam pelaksanaan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menekankan perlunya akselerasi dan ide-ide baru.
“Beliau fokus pada inovasi dan ide, bukan semata soal anggaran. Program ini benar-benar memperhatikan kebutuhan pendidikan, sekaligus mendorong lompatan kualitas,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang diterapkan Disdikbud melalui program ini adalah pengembangan bilingual school di sekolah negeri. Armin menjelaskan, program ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan siswa melalui pembelajaran bilingual sesuai standar internasional.
“Guru dilatih, dikursuskan, dan didampingi agar mampu mengimplementasikan metode pembelajaran baru. Program ini belum ada di provinsi lain di Indonesia, dan tantangannya memang besar. Tapi kami optimistis mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim,” kata Armin.
Ia menambahkan koordinasi lintas lembaga juga menjadi bagian penting dari pengelolaan GratisPol. Disdikbud harus bekerja sama dengan Biro Kesra, perguruan tinggi, dan pihak terkait lain untuk memastikan data mahasiswa dan guru terintegrasi dengan baik.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih data dan setiap peserta yang memenuhi syarat benar-benar menerima manfaat.
Selain itu, Armin menyebutkan, penerapan sistem administrasi yang tepat membantu percepatan distribusi manfaat program.
“Dengan adanya pemutakhiran data dan validasi, kami bisa segera menyalurkan beasiswa dan tunjangan. Ini juga penting agar proses administrasi tidak menghambat mahasiswa maupun guru yang menjadi penerima,” jelasnya.
Menurutnya, keberanian Gubernur Kaltim menjalankan program GratisPol mendapat perhatian dari pemerintah pusat, termasuk Kemendikbud dan Komisi X DPR RI.
“Mereka kaget dan kagum karena ini pertama kali di Indonesia. Program ini bukan hanya memberikan akses pendidikan, tapi juga mendorong inovasi dan lompatan kualitas pendidikan yang nyata,” ujar Armin.
Dengan sistem pengelolaan yang ketat, inovasi bilingual school, serta koordinasi lintas lembaga, Program GratisPol diyakini mampu memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa dan guru di Kalimantan Timur.
“Tujuan utama kami adalah memastikan program ini tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” pungkas Armin. (adv/Kominfo Kaltim)
