TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Polda Kalimantan Utara melalui Biro Perencanaan Umum dan Anggaran menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Tahun 2025 di Rupatama Bhara Daksa Polda Kaltara. Rakernis ini mengusung tema “Polda Kaltara yang Presisi Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif.”
Kegiatan dibuka langsung oleh Karo Rena Polda Kaltara, Kombes Pol. Bellarminus Herrya P., S.I.K., S.H., M.Si., didampingi Kabid Keu dan Kasubbagsisjemen Rorena Polda Kaltara, serta dihadiri oleh seluruh staf perencanaan dari satker dan satwil jajaran Polda Kaltara.
Dalam sambutannya, Karo Rena menegaskan bahwa Rakernis ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Polri Tahun 2025 yang sebelumnya digelar di Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan arah, target, dan sasaran pembangunan Polda Kaltara, sekaligus sarana evaluasi terhadap berbagai permasalahan di bidang perencanaan dan penganggaran.
Beliau juga memaparkan Grand Strategi Polri menuju Indonesia Emas 2045 yang terdiri dari empat tahapan:
1. 2025–2029: Penguatan fondasi organisasi.
2. 2030–2034: Akselerasi menuju organisasi adaptif berintegritas.
3. 2035–2039: Terwujudnya organisasi adaptif berintegritas yang berpihak pada masyarakat.
4. 2040–2045: Terpeliharanya organisasi adaptif berintegritas berorientasi masyarakat.
“Rekan-rekan sekalian, seluruh upaya perencanaan yang dilakukan harus memberikan dampak yang nyata dan dirasakan masyarakat. Jadikan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat reformasi Polri agar semakin profesional, modern dan berkebudayaan” Ujarnya.
Kegiatan rakernis dilanjutkan dengan sesi foto bersama, serta pemaparan materi dari Kanwil DJPB Provinsi Kaltara tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Bappeda Litbang Provinsi Kaltara memberikan materi terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ditintelkam Polda Kaltara menyampaikan materi tentang Perkiraan Keamanan Tahun 2026.
Kegiatan ditutup dengan pembulatan oleh Karo Rena Polda Kaltara yang menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk mendukung pembangunan daerah melalui perencanaan yang presisi, transparan, dan akuntabel.(*)
