SAMARINDA, Headlinews.id – Penguatan konektivitas dan kepastian regulasi menjadi isu utama yang mengemuka dalam pertemuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan yang digelar di Gedung D Kantor DPRD Kaltim tersebut menempatkan sektor pariwisata sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia menegaskan Mahakam Ulu memiliki potensi wisata alam yang kuat, namun masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait keterisolasian wilayah dan belum optimalnya payung hukum pengelolaan destinasi.
“Pariwisata Mahakam Ulu tidak bisa dilepaskan dari persoalan akses. Selama konektivitas darat dan udara belum memadai, potensi sebesar apa pun akan sulit berkembang maksimal,” ujar Yonavia.
Menurutnya, peran regulasi menjadi penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.
DPRD Kaltim, kata dia, membuka ruang koordinasi agar kebijakan provinsi dapat selaras dengan kebutuhan daerah perbatasan dan wilayah hulu.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Mahakam Ulu juga menyampaikan dorongan agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada promosi destinasi, tetapi dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang S, menyebut keterbatasan akses selama ini menjadi faktor utama tingginya biaya perjalanan wisata ke wilayahnya, sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan.
“Kalau akses bisa diperbaiki, biaya bisa ditekan, dan regulasi jelas, pariwisata bisa menjadi sumber PAD baru yang menjanjikan bagi Mahakam Ulu,” kata Gohen.
Ia menambahkan, karakter wisata alam Mahakam Ulu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dibanding daerah perkotaan, termasuk dalam pengaturan lahan, perlindungan lingkungan, dan pelibatan masyarakat adat.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya konektivitas udara sebagai solusi jangka menengah untuk membuka keterisolasian wilayah hulu Kalimantan Timur.
DPRD Kaltim menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut agar masuk dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi.
Melalui koordinasi ini, DPRD Kaltim dan DPRD Mahakam Ulu sepakat mendorong kebijakan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada kontribusi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. (*)
