TARAKAN, Headlinews.id – Berbagai persoalan yang disampaikan pelaku usaha, petambak, nelayan, petani hingga unsur pemerintah dalam pengembangan sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pusat melalui pembahasan bersama kementerian dan evaluasi kebijakan.
Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh mengatakan sejumlah persoalan yang ditemui di lapangan menunjukkan masih terdapat hambatan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan di daerah karena berkaitan dengan regulasi maupun kebijakan lintas sektor.
Menurutnya, masukan yang diterima menjadi bahan penting untuk melihat apakah aturan yang selama ini diterapkan masih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
“Setelah saya mendengarkan penyampaian dari berbagai pihak, saya berkesimpulan memang ada persoalan yang perlu kita benahi dari sisi regulasi. Ada aturan yang mungkin selama ini sudah tidak lagi pas dengan kondisi masyarakat sehingga perlu dievaluasi,” kata Hasan, dalam pertemuan bersama pelaku ekspor dan instansi terkait di Tarakan, Sabri (20/6/2026).
Ia menjelaskan pembenahan tersebut tidak selalu mengarah pada perubahan kebijakan besar, namun dapat dimulai dari aturan pelaksana hingga penyempurnaan regulasi yang lebih tinggi apabila ditemukan persoalan yang terus berulang dan berdampak terhadap pelaku sektor produktif.
Hasan menegaskan aspirasi yang diterima tidak akan berhenti pada tahap penyerapan masukan. Seluruh catatan dari lapangan akan dihimpun sebagai bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Ia juga meminta agar seluruh persoalan yang telah disampaikan masyarakat dapat diteruskan secara utuh tanpa perubahan substansi sehingga menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan.
Menurut Hasan, kondisi riil di lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
“Keluhan masyarakat harus disampaikan apa adanya. Jangan dikurangi dan jangan ditambah supaya kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan komunikasi dengan kementerian terkait selama ini terus dilakukan sehingga persoalan daerah tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan dalam pembahasan di tingkat nasional.
Selain persoalan regulasi, Hasan mengaku turut mencermati isu yang sebelumnya tidak diperkirakan akan cukup dominan disampaikan peserta, yakni terkait pupuk.
Menurut dia, persoalan ketersediaan dan distribusi pupuk masih menjadi salah satu hambatan yang dirasakan masyarakat dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
“Saya tidak menyangka pupuk juga menjadi persoalan yang cukup banyak disampaikan. Ini menjadi catatan dan nanti akan kita lihat langkah apa yang bisa didorong untuk penyelesaiannya,” katanya.
Untuk memperkuat tindak lanjut, Hasan mengungkapkan pihaknya telah mulai mengumpulkan data dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah persoalan sebelum kegiatan berlangsung.
Ia mengatakan proses tersebut dilakukan agar setiap masukan yang dibawa ke tingkat pusat memiliki dasar yang cukup dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama kementerian.
“Saya sudah mulai menghitung, mencari data dan melihat persoalan yang berkembang beberapa waktu terakhir. Setelah data lengkap, itu yang akan menjadi bahan untuk kita bawa dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Hasan juga berharap pemerintah daerah beserta perangkat terkait dapat menjaga komitmen terhadap berbagai target dan rencana yang telah disampaikan sehingga implementasinya tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi faktor penting untuk memperkuat sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara.
Hasan memastikan ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka setelah kegiatan selesai. Masyarakat, kata dia, dapat menyampaikan persoalan maupun usulan melalui rumah aspirasi dan tim pendamping yang disiapkan di daerah.
“Keberadaan jalur komunikasi ini penting agar persoalan yang muncul di lapangan tidak harus menunggu forum formal untuk bisa ditindaklanjuti,” tandasnya. (saf)
