TARAKAN, Headlinews.id – Data 9.389 peserta BPJS Kesehatan di Tarakan diverifikasi ulang setelah tidak tercatat dalam cakupan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2026. Pemutakhiran dilakukan guna memastikan data peserta serta kondisi ekonomi masyarakat sesuai dengan keadaan terbaru.
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., meminta proses verifikasi dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Data yang diperiksa mencakup kondisi peserta dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai bahan menentukan tindak lanjut pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Data ini perlu kita periksa kembali sampai ke lapangan. Kita perlu tahu kondisi masyarakat sekarang seperti apa, termasuk kemampuan ekonominya. Dari hasil verifikasi itu baru kita bisa menentukan langkah berikutnya,” kata Khairul.
Verifikasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi data BPJS Kesehatan di Ruang Imbaya, Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (21/9/2026). Sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sejumlah kepala OPD, camat, lurah serta Pekerja Sosial Masyarakat turut dilibatkan dalam proses pemutakhiran data.
Khairul meminta perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi warga. Perubahan status ekonomi maupun kepesertaan perlu dicatat agar daftar peserta tidak menggunakan informasi lama.
“Camat dan lurah perlu memastikan data di wilayahnya benar. Kalau ada perubahan kondisi masyarakat, itu harus diperbarui. Kita jangan mengambil keputusan berdasarkan data lama, sebab kondisi warga bisa berubah,” ujarnya.
Hasil verifikasi nantinya digunakan Pemkot Tarakan sebagai bahan menentukan tindak lanjut terhadap peserta yang tidak lagi masuk cakupan pembiayaan Pemprov Kaltara. Pertimbangan tersebut juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Setelah datanya jelas, baru kita lihat langkah yang bisa dilakukan pemerintah kota. Kebutuhan masyarakat harus dihitung, tetapi kemampuan anggaran juga harus kita perhatikan. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan data yang sudah diverifikasi,” pungkas Khairul. (*)
