NUNUKAN, Headlinews.id – Pengawalan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK membutuhkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Kabupaten Nunukan menyatakan kesiapan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Manajemen Realisasi Manfaat atau Benefits Realization Management (BRM) oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian manfaat dari program dan kegiatan, sehingga hasil pelaksanaannya dapat diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
“DPRD Nunukan mendukung penuh pelaksanaan manajemen realisasi manfaat oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kami melihat upaya ini sebagai bagian dari dorongan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik,” ujar Arpiah.
Ia menilai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut juga diharapkan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rekomendasi BPK tentu memiliki tujuan perbaikan. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dengan langkah nyata, sehingga hasil pemeriksaan tidak sebatas menjadi catatan administrasi,” katanya.
Dalam proses pengawalan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arpiah menyebut koordinasi dengan pemerintah kabupaten dibutuhkan agar tindak lanjut rekomendasi berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah menjalankan program dan kebijakan. Kami akan terus membangun sinergi dengan Pemkab Nunukan agar rekomendasi BPK mendapat tindak lanjut yang jelas,” ungkapnya.
Menurut Arpiah, hasil perbaikan tata kelola keuangan perlu terlihat dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan pengawalan bersama, rekomendasi BPK diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengawal rekomendasi BPK. Harapan kami, setiap rekomendasi dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tutup Arpiah. (*/fs)
