TANJUNG SELOR, Headlinews.id — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menerima secara resmi Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan I Tahun 2025, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, Senin (17/11/2025).
Penyampaian nota keuangan ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara pada Rapat Paripurna ke-33, 20 Oktober 2025 lalu.
Nota keuangan disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, yang menjadi landasan penyusunan seluruh program dan kegiatan di APBD 2026.
“Penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 merupakan langkah awal dalam memastikan alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap program harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah,” ujar Nasir.
Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi, unsur pimpinan BUMN dan BUMD, rektor perguruan tinggi, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan unsur LSM.
Nasir menegaskan, penyusunan APBD 2026 harus menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan strategis.
“Fokus harus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan pendekatan ini, belanja daerah akan lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.
Setelah penyampaian nota pengantar, DPRD akan memasuki tahap pengumpulan pandangan fraksi-fraksi.
“Sekarang, kita menunggu pandangan fraksi-fraksi. Hal ini penting agar setiap program dan alokasi anggaran dapat diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan dan tujuan pembangunan jangka menengah provinsi,” tambah Nasir.
Wakil Ketua DPRD juga menekankan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, akan diawasi secara ketat.
“Evaluasi mendalam akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Tidak boleh ada program yang menumpuk anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar APBD 2026 dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
DPRD akan terus memantau dan memberikan masukan agar program-program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kaltara.
“Prioritas program APBD 2026 harus selaras dengan kebutuhan daerah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Nasir. (rn)
