TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan 2026 mulai diarahkan agar lebih berbasis kinerja. Setiap perangkat daerah diminta memastikan usulan program memiliki target, indikator capaian, serta manfaat yang jelas sebelum masuk dalam dokumen anggaran.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) menjadi tahap penting untuk memastikan kualitas perencanaan anggaran.
Menurutnya, proses tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen sekaligus penilaian terhadap kesesuaian program dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap perangkat daerah harus menyusun anggaran secara cermat dengan memperhatikan prioritas pembangunan, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Syarwani saat membuka Bimbingan Teknis Verifikasi Penganggaran RKA-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2026, Selasa (4/8/2026).
Ia menegaskan, penyusunan anggaran perlu dimulai dari perencanaan yang terukur. Program yang diajukan perangkat daerah harus memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan daerah sehingga penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai.
“Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memahami apa yang menjadi prioritas, apa target yang ingin dicapai, dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Syarwani, proses verifikasi RKA-PD menjadi ruang evaluasi terhadap seluruh usulan sebelum masuk dalam rancangan APBD. Tahapan tersebut diperlukan agar anggaran yang disusun tetap berada dalam koridor kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Jangan sampai program yang dirancang tidak sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Setiap kegiatan harus memiliki dasar yang kuat dan memberikan dampak yang jelas,” ujarnya.
Bupati menilai peningkatan kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan menjadi faktor penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pemahaman terhadap regulasi, indikator kinerja, dan mekanisme penganggaran perlu terus ditingkatkan.
“Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab bersama. Aparatur harus mampu menyusun anggaran secara profesional agar setiap program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” kata Syarwani.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi perhatian dalam proses penyusunan APBD 2026.
Keselarasan program diperlukan agar perencanaan pembangunan berjalan lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
“Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan. Setiap program harus saling mendukung sehingga pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, peserta didorong memperdalam pemahaman terkait mekanisme penyusunan hingga verifikasi RKA-PD.
Pemkab Bulungan berharap proses penyusunan APBD 2026 menghasilkan dokumen anggaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Harapannya, kualitas dokumen RKA-PD Pemerintah Kabupaten Bulungan semakin meningkat. APBD yang disusun harus mampu mendukung percepatan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat,” pungkas Syarwani. (rn)
