TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Defisit retribusi di Pelabuhan Kayan VI membuat Pemerintah Kabupaten Bulungan menetapkan pembenahan total, termasuk sistem pengawasan dan pemanfaatan potensi parkir serta bongkar muat, agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.
Bupati Bulungan, Syarwani menginstruksikan perangkat daerah untuk meninjau ulang seluruh proses operasional pelabuhan setelah laporan pihak ketiga menunjukkan pendapatan bulanan masih jauh dari menutup biaya operasional.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Semua prosedur pengelolaan harus ditelaah ulang mulai dari pencatatan, pengawasan, hingga pemanfaatan potensi yang belum tergarap,” ujar Syarwani saat memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, Bagian Hukum, dan perangkat terkait, Selasa (24/2/2026).
Menurut Syarwani, sistem kerja sama bagi hasil dengan pihak ketiga harus adil tetapi tetap menjamin target PAD tercapai.
“Kerja sama harus saling menguntungkan. Hak rekanan tetap dihormati, namun kewajiban terhadap daerah tidak bisa diabaikan. Transparansi harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Laporan bulanan menunjukkan retribusi parkir dan bongkar muat masih belum optimal. Beberapa area pengelolaan pun dinilai kurang diawasi sehingga potensi pendapatan tidak sepenuhnya terealisasi.
“Jika potensi pelabuhan dimanfaatkan maksimal, kontribusinya terhadap PAD bisa jauh lebih besar. Ini bukan sekadar angka, tapi soal keberlangsungan pengelolaan pelabuhan,” kata Syarwani.
Bupati juga menekankan perlunya langkah konkret yang langsung dapat diterapkan. Evaluasi internal dan perbaikan sistem harus segera dilakukan agar pelabuhan mampu memenuhi target keuangan daerah.
“Tidak cukup hanya membahas. Solusi harus operasional, jelas, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan pelabuhan,” tambahnya.
Pihaknya menargetkan penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan optimalisasi fasilitas pelabuhan, termasuk pemanfaatan parkir, akses bongkar muat, serta layanan logistik untuk kapal.
“Momentum ini menjadi titik balik agar Pelabuhan Kayan VI tidak lagi merugi. Semua proses harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Syarwani. (rn)
