TARAKAN, Headlinews.id – Pemahaman masyarakat mengenai sistem pengelompokan desil dalam pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu materi yang disiapkan Anggota Komisi VI DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto, dalam agenda reses berikutnya di Tarakan Utara.
Supaad mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami pengertian desil, termasuk dasar pengelompokan serta posisi mereka dalam klasifikasi tersebut. Untuk memberikan penjelasan lebih terarah, dia berencana menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai narasumber dalam pertemuan bersama masyarakat.
“Banyak yang mengeluhkan karena sebenarnya belum paham desil itu seperti apa. Kenapa mereka masuk desil tertentu, itu yang belum dipahami. Saya mencoba menjembatani persoalan ini dengan mengundang narasumber yang memahami bidang tersebut,” ujar Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dia menjelaskan, agenda berikutnya akan melibatkan seluruh ketua RT di wilayah Tarakan Utara. Masyarakat yang bekerja di sektor perkayuan dan bidang pekerjaan lainnya juga direncanakan ikut dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, kehadiran BPS diharapkan memberikan penjelasan langsung mengenai sistem pengelompokan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 4. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai klasifikasi sosial ekonomi yang digunakan dalam pendataan nasional.
“Nanti kita reses di Tarakan Utara, mengumpulkan seluruh RT ditambah masyarakat yang bekerja di sektor perkayuan dan lainnya. Kita undang narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibackup BPS. Supaya mereka paham desil 1 itu apa, desil 2, desil 3, sampai desil 4,” jelasnya.
Supaad menyebut BPS memiliki peran dalam penyusunan data sosial ekonomi yang menjadi dasar pengelompokan masyarakat. Dengan menghadirkan instansi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme pendataan dan klasifikasi yang digunakan.
Dia berharap kegiatan tersebut dapat membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data. Penjelasan secara langsung juga memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan mengenai posisi mereka dalam sistem desil.
“Kenapa? Karena yang melahirkan sistem desil ini adalah BPS. Supaya masyarakat tahu saya ini di desil berapa, begitu. Jadi mereka bisa mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber yang memahami sistem tersebut,” tuturnya.
Melalui agenda reses tersebut, Supaad ingin mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pendataan sosial ekonomi. Informasi yang lebih jelas diharapkan membantu warga mengenali klasifikasi data mereka sekaligus memahami mekanisme yang digunakan pemerintah. (*/saf)










