TARAKAN, Headlinews.id – Penanganan dugaan penggelapan di Bank Kaltimtara yang sempat diberitakan pada Juli 2026 kini berlanjut ke persidangan. Perkara dengan terdakwa berinisial HR alias ED tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan. Penuntut umum mulai menghadirkan saksi untuk membuktikan dakwaan setelah persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Pada sidang kedua, Rabu (11/11/2026), tiga saksi dari penuntut umum diperiksa. Mereka berasal dari unsur sekuriti dan bagian internal bank. Pemeriksaan saksi masih akan berlanjut karena jaksa dijadwalkan menghadirkan saksi tambahan pada persidangan berikutnya.
Juru Bicara PN Tarakan, Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., menjelaskan, agenda persidangan pertama adalah pembacaan dakwaan. Setelah itu, pemeriksaan perkara berlanjut dengan menghadirkan saksi dari pihak penuntut umum.
“Sidang pertama minggu lalu dakwaan, kemarin (11/11/2026) yang kedua tiga orang saksi dari penuntut umum. Mereka dari sekuriti, kemudian beberapa dari bagian internal,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Dalam perkara nomor 268/Pid.B/2026/PN Tar tersebut, HR alias ED menghadapi dakwaan alternatif. Penuntut umum menyusun dakwaan pertama berupa penggelapan dan alternatif kedua pencurian biasa. Perbuatan dalam dakwaan pencurian itu disebut diduga dilakukan beberapa kali sehingga dikaitkan dengan ketentuan perbuatan berlanjut.
“Dakwaannya alternatif pertama penggelapan, alternatif kedua pencurian. Pencurian biasa, hanya saja dicontohkan dengan pasal perbuatan berlanjut karena dilakukan beberapa kali,” jelas Eric.
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan. Dengan tidak adanya eksepsi, persidangan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi.
Dalam persidangan, HR alias ED juga tercatat tidak didampingi penasihat hukum. Eric menyebut ancaman pidana dalam perkara tersebut tidak sampai lima tahun. Keterangan itu berkaitan dengan ketentuan kewajiban penunjukan advokat dalam KUHAP. UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur kewajiban penunjukan advokat untuk terdakwa dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdakwa tidak mampu dan tidak memiliki advokat sendiri.
Perkara ini dilimpahkan penuntut umum ke PN Tarakan pada 29 Oktober 2026 dan didaftarkan sehari kemudian. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat HR alias ED menjalani penahanan berdasarkan penetapan hakim sejak 30 Oktober hingga 28 November 2026. Sebelumnya, terdakwa juga telah menjalani penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
Sejumlah barang bukti telah diterima pengadilan pada 30 Oktober 2026. Dokumen yang tercatat di antaranya slip gaji terdakwa periode Juni 2026, kumpulan surat keputusan direksi Bank Kaltimtara tahun 2020, 2024, dan 2026, serta dokumen mutasi internal bank periode 2020–2022.
Selain itu, terdapat buku pemutusan bidang organisasi halaman 674–677, berita acara cash opname tertanggal 17 Juli 2026, dan laporan hasil investigasi Bank Kaltimtara Kantor Cabang Tarakan tertanggal 6 Agustus 2026.
Penuntut umum turut menyerahkan rekening koran Bank BNI dan Bank Kaltimtara atas nama terdakwa untuk periode Januari 2025 hingga Juli 2026. Satu flashdisk merek ADATA berwarna biru putih yang berisi dua file rekaman CCTV juga masuk dalam daftar barang bukti.
Dokumen administrasi, catatan mutasi, rekening koran, laporan investigasi, hingga rekaman CCTV tersebut akan menjadi bagian dari materi pembuktian. Keterkaitan setiap barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan masih harus diuji dalam persidangan.
Dalam proses persidangan HR ini, Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa (17/11/2026), dengan agenda kembali menghadirkan saksi dari penuntut umum.
“Agendanya tanggal 17 November, Selasa depan, saksi lagi dari penuntut umum,” ungkap Eric. (saf)
