Senin, November 16, 2026
Headlinews.id
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
Home KALTIM

DPRD Kukar Percepat Regulasi Aset dan Perusahaan Daerah

by Redaksi 2
16 November 2026
in KALTIM, Kutai Kertanegara, Parlemen
A A
DPRD Kukar Percepat Regulasi Aset dan Perusahaan Daerah

Forum Konsultasi Publik DPRD Kukar membahas lima rancangan peraturan daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

KUTAI KARTANEGARA, Headlinews.id – Sejumlah kebutuhan regulasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong DPRD melakukan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Materi yang dibahas mencakup penataan aset, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan badan hukum perusahaan daerah hingga pengaturan pelayanan publik.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pembahasan di luar Propemperda dilakukan untuk mengakomodasi persoalan yang membutuhkan kepastian hukum dalam waktu dekat. Beberapa materi dinilai memiliki urgensi tinggi sehingga tidak tepat jika harus menunggu agenda pembentukan peraturan daerah pada periode berikutnya.

“Ada beberapa kebutuhan daerah yang memang harus segera kita tindak lanjuti lewat regulasi. Pembahasannya tidak bisa ditunda hanya karena belum masuk dalam Propemperda 2026. Kami di DPRD memastikan kebutuhan hukum daerah tetap bisa diproses, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah,” kata Ahmad Yani saat membuka Forum Konsultasi Publik di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA
  • Empat Bulan Insentif Guru Kukar Masih Tertunda, Komisi IV Desak Penyelesaian
  • Akselerasi Swasembada Pangan Kukar Terkendala Jokasi, DPRD Dorong Pemekaran Wilayah
  • Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Desak Alokasi APBD untuk Dongkrak Kesejahteraan Pendidik

Salah satu rancangan yang masuk pembahasan menyangkut pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang. DPRD juga mengkaji perubahan ketentuan penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).

Penataan perusahaan milik daerah turut masuk dalam agenda legislasi tersebut. DPRD membahas perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam. Dua Raperda lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan dan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Baca Juga  Produksi Stabil di Atas 400 BPH, Pertamina EP Optimalkan Sumur NKL-1183  

Lima materi itu memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Ahmad Yani meminta setiap rancangan ditelaah secara menyeluruh agar ketentuan yang nantinya disahkan tidak berhenti sebagai produk administrasi, tetapi dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

“Jangan sampai kita hanya mengejar penyelesaian sebuah Perda. Substansinya harus benar-benar diperiksa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan daerah dan bagaimana penerapannya nanti. Kami ingin aturan yang dihasilkan punya landasan hukum yang kuat serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar,” ujarnya.

DPRD juga membuka pembahasan tersebut kepada perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan unsur terkait lainnya. Masukan dari pihak yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dinilai dapat membantu menguji kesesuaian materi Raperda dengan kondisi di lapangan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Johansyah mengajak seluruh peserta menyampaikan pandangan secara terbuka. Ia menilai kritik terhadap rancangan peraturan justru diperlukan untuk memperbaiki materi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

“Kalau ada bagian yang belum sesuai, sampaikan saja. Kami terbuka terhadap kritik dan saran karena itu bisa memperkuat rancangan yang sedang dibahas. Jangan melihat kritik sebagai gangguan, justru dari masukan itulah kita bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu disempurnakan,” kata Johansyah.

Konsultasi publik tersebut dihadiri para ketua panitia khusus (pansus), yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra, dan Erwin, bersama anggota masing-masing pansus. Perwakilan Kejaksaan Negeri Kukar, Muhammad Yusran dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, juga hadir bersama jajaran perangkat daerah dan kepala desa terkait.

Sekretaris DPRD Kukar Lukman menjelaskan, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ruang konsultasi disediakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pendapat secara langsung maupun tertulis.

Baca Juga  Yonif 827/MCY Terima Kunjungan Danpusterad dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Binter Satuan Jajaran TNI AD

“Pembentukan peraturan daerah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Mereka dapat menyampaikan pandangan terhadap materi yang sedang disusun, baik secara lisan maupun tertulis. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan agar rancangan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan daerah,” jelas Lukman.

Lukman juga menyampaikan, forum kali ini tidak hanya membahas lima Raperda. Kejaksaan Negeri Kukar turut memberikan paparan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah setelah berlakunya KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan harmonisasi ketentuan pidana dalam Perda agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang baru. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesesuaian produk hukum daerah dengan perkembangan regulasi nasional.

“Harapan kami, seluruh pembahasan ini menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan membuat aturan yang disusun semakin responsif terhadap kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan Kukar,” tutup Lukman. (adv)

 

Tags: Ahmad YaniBapemperdaDPRD KukarKutai KartanegaraPropemperda 2026Raperda Kukar
Advertisement Banner

Baca Juga

Polisi Periksa Enam Saksi Kebakaran Gedung DPRD Nunukan, Labfor Mabes Polri Turun ke TKP
Nunukan

Polisi Periksa Enam Saksi Kebakaran Gedung DPRD Nunukan, Labfor Mabes Polri Turun ke TKP

16 November 2026
Aspirasi Usaha Warga Nunukan, Nasir Minta OPD Lebih Aktif Mendampingi
KALTARA

Aspirasi Usaha Warga Nunukan, Nasir Minta OPD Lebih Aktif Mendampingi

16 November 2026
Banyak Warga Belum Paham Desil, Supaad Siapkan Edukasi Bersama BPS
KALTARA

Banyak Warga Belum Paham Desil, Supaad Siapkan Edukasi Bersama BPS

16 November 2026
Mayoritas Murid SD dan Madrasah Kaltara Penuhi Standar Minimum Literasi
KALTARA

Mayoritas Murid SD dan Madrasah Kaltara Penuhi Standar Minimum Literasi

16 November 2026
Porprov VIII Kaltim Resmi Bergulir, 8.709 Atlet Bersaing di 64 Cabang Olahraga
KALTIM

Porprov VIII Kaltim Resmi Bergulir, 8.709 Atlet Bersaing di 64 Cabang Olahraga

15 November 2026
Reses Muhammad Nasir di Nunukan Jadi Ruang Khusus bagi Para Ayah
KALTARA

Reses Muhammad Nasir di Nunukan Jadi Ruang Khusus bagi Para Ayah

15 November 2026
Next Post
Semua Daerah Raih Emas, Tarakan Tetap Terkuat di Cabor Biliar

Semua Daerah Raih Emas, Tarakan Tetap Terkuat di Cabor Biliar

Tarakan Bidik Dua Emas Voli Porprov, Putra dan Putri Hadapi Penentuan

Tarakan Bidik Dua Emas Voli Porprov, Putra dan Putri Hadapi Penentuan

300 Atlet dari Lima Daerah Ramaikan Cabor E-Sport Porprov Kaltara

300 Atlet dari Lima Daerah Ramaikan Cabor E-Sport Porprov Kaltara

Berita Populer

  • Empat Tersangka Kredit Fiktif Bankaltimtara Diserahkan ke Jaksa

    Empat Tersangka Kredit Fiktif Bankaltimtara Diserahkan ke Jaksa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gugat Aturan Bakar Lahan Ke MK, Mahasiswa Kaltara Persoalkan Risiko Kabut Asap

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Video Oknum Polisi TS di Meja Judi Pakyu Viral, Kapolda Kaltara Tegaskan Propam Bertindak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kasus Dugaan Penggelapan Bank Kaltimtara Masuk Persidangan, HR Alias ED Hadapi Dakwaan Alternatif

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Tertekan Persoalan Utang, Pria 29 Tahun Ditemukan Meninggal di Kos

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Headlinews.id

Kami merupakan portal berita online yang berdiri pada tahun 2024, berkomitmen untuk menghadirkan berita dan informasi terkini yang akurat, kredibel, dan berimbang.

Tentang Kami

  • Kontak
  • Redaksi
  • Tentang kami
  • Pedoman Media Siber

Menu

  • Balikpapan
  • Berau
  • BERITA
  • Bontang
  • Bulungan
  • DPRD bulungan
  • Ekonomi
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • KALTARA
  • KALTIM
  • Kesehatan
  • KRIMINAL
  • Kutai Barat
  • Kutai Kertanegara
  • Malinau
  • NASIONAL
  • Nunukan
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemprov Kaltara
  • Pemprov Kaltim
  • Penajam Paser Utara
  • Pendidikan
  • PILKADA
  • POLITIK
  • Samarinda
  • Sosial Budaya
  • Tana Tidung
  • Tarakan
  • TEKNOLOGI

© 2023 PT. Borneo Media Grup.

No Result
View All Result
  • Home
  • BERITA
  • DAERAH
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Penajam Paser Utara
      • Sangatta
      • Kutai Kertanegara
      • Kutai Barat
      • Berau
      • Bontang
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • INFOGRAFIS
  • RUBRIK
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • POLITIK
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Otomotif
    • HIBURAN
    • Sosial Budaya
    • PILKADA
    • TEKNOLOGI
  • ADV
    • Pemprov Kaltara
    • Pemprov Kaltim
    • Parlemen
  • Opini

© 2023 PT. Borneo Media Grup.