TARAKAN, Headlinews.id – Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berdampak pada ruang realisasi aspirasi pembangunan masyarakat. Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut menentukan program yang dapat dibiayai melalui APBD masing-masing tingkatan pemerintahan.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Ia menjelaskan, pemerintah provinsi mendapat arahan untuk memusatkan pelaksanaan kegiatan pada urusan yang memang menjadi tanggung jawabnya.
“Anggaran kita terbatas, sehingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kewenangan provinsi. Kita lihat dulu kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, kemudian dari situ program yang bisa dijalankan pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut, pembagian kewenangan kerap berpengaruh terhadap tindak lanjut usulan warga. Sejumlah kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan maupun fasilitas umum, misalnya, berada dalam tanggung jawab pemerintah kota.
Kondisi itu membuat setiap aspirasi harus dipetakan berdasarkan instansi yang memiliki tanggung jawab. Pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran untuk seluruh kebutuhan daerah apabila urusan tersebut berada di luar kewenangannya.
“Ketika masyarakat mengusulkan pembangunan, tentu kami ingin melihat kebutuhan itu bisa ditangani. Tetapi ada aturan yang membatasi penggunaan anggaran. Kalau urusannya pemerintah kota, tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Begitu juga kalau masuk kewenangan provinsi, akan kami perjuangkan melalui jalur yang tersedia,” katanya.
Syamsuddin mengakui, kondisi fiskal daerah membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara lebih cermat. Tidak semua usulan dapat langsung masuk dalam program pembangunan, sebab selain mempertimbangkan kemampuan keuangan, pemerintah juga harus memperhatikan pembagian urusan pemerintahan.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan. DPRD akan menghimpun berbagai masukan dalam reses, kemudian mengidentifikasi usulan yang dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah provinsi.
“Bukan berarti aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak kami tindak lanjuti. Semua kami tampung. Hanya saja, harus dilihat dulu kewenangannya di mana, kemudian bagaimana mekanisme penganggarannya. Kami juga harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Syamsuddin juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian aspirasi agar masyarakat dapat mengetahui jalur pengusulan sesuai tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, koordinasi antartingkatan pemerintahan diperlukan agar kebutuhan warga memperoleh penanganan dari instansi yang tepat.
Ia memastikan DPRD tetap menjalankan fungsi penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses dan membawa masukan masyarakat ke dalam pembahasan sesuai lingkup kewenangan lembaga.
“Silakan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami akan tampung dan pelajari. Kalau memang menjadi kewenangan provinsi, tentu akan kami perjuangkan. Kalau menjadi kewenangan kota, kami akan arahkan sesuai mekanisme yang ada,” tutup Syamsuddin. (*/saf)
