NUNUKAN, Headlinews.id — Penguatan usaha masyarakat menjadi salah satu persoalan ekonomi yang disampaikan warga saat reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, beberapa waktu lalu. Aspirasi yang mengemuka berkaitan dengan dukungan bagi pelaku UMKM serta pengembangan usaha peternakan.
Warga mengharapkan pendampingan dari instansi teknis agar kelompok usaha di lingkungan mereka dapat terbentuk dan memenuhi persyaratan untuk mengakses program bantuan pemerintah. Selain dukungan usaha, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan terkait infrastruktur yang membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah.
“Yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan pengembangan UMKM dan usaha peternakan. Mereka berharap ada pendampingan dari dinas terkait, mulai dari pembentukan kelompok sampai pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengajukan bantuan,” kata Muhammad Nasir.
Nasir mengatakan, aspirasi tersebut memperlihatkan kebutuhan masyarakat terhadap dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Pendampingan administrasi juga dibutuhkan agar warga memahami prosedur pengajuan program dan dapat menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, tetapi terkendala saat mengurus administrasi. Peran dinas sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan, sehingga warga mengetahui tahapan yang harus disiapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aspirasi mengenai pengembangan usaha tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi keluarga. Warga membutuhkan tambahan pendapatan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, termasuk pendidikan anak dan pengeluaran rumah tangga.
“Ketika masyarakat mengusulkan bantuan usaha, ada kebutuhan keluarga yang mereka perjuangkan. Pendapatan dari UMKM maupun peternakan diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak,” tuturnya.
Selain sektor ekonomi, Nasir turut mencatat masukan warga mengenai infrastruktur. Ia menyatakan akan mengoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten, menyesuaikan kewenangan masing-masing dalam menangani persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan warga tetap kami catat. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan provinsi, akan kami koordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Begitu juga dengan kewenangan kabupaten, sehingga setiap usulan bisa disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (*/saf)










