KUTAI KARTANEGARA, Headlinews.id – Status kepemilikan tanah eks Kayumas yang digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Persoalan muncul setelah warga menyampaikan keberatan dan mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan karena penyelesaian nilai taksasi yang dinilai belum tuntas.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Junadi, S.M., memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar untuk membahas persoalan tersebut, Senin (16/11/2026). Pertemuan di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar itu menghadirkan perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.
Junadi mengatakan, perbedaan informasi mengenai status lahan harus ditelusuri dengan memeriksa dokumen dan riwayat kepemilikannya. Sebelumnya, tanah eks Kayumas disebut telah berstatus milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah. Namun, masih terdapat warga yang menyampaikan klaim atas sebagian bidang tanah tersebut.
“Dalam pembahasan ini ada persoalan yang harus diperjelas, terutama mengenai status tanah eks Kayumas. Sebelumnya terdapat surat yang menyebut lahan tersebut sudah menjadi milik negara, tetapi masih ada warga yang mengajukan keberatan karena persoalan nilai taksasi. Kami mendorong seluruh dokumen diperiksa agar duduk persoalannya bisa diketahui secara jelas,” ujar Junadi.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berpatokan pada satu keterangan. Riwayat penguasaan tanah, dokumen administrasi, serta proses penyelesaian nilai taksasi harus dicocokkan untuk mengetahui dasar dari masing-masing klaim.
Persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap tahapan yang dilakukan sebelum pembangunan kantor camat dilaksanakan. Kejelasan status penguasaan lahan dan kelengkapan dokumen dinilai penting dalam memastikan aset yang digunakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat.
Junadi menilai koordinasi antarlembaga dibutuhkan agar setiap informasi mengenai lahan dapat diperiksa secara menyeluruh. BPN, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan memiliki peran dalam memberikan penjelasan sesuai kewenangan serta dokumen yang dimiliki.
“Setiap klaim kepemilikan harus diperiksa berdasarkan bukti administrasi dan riwayat tanah. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu sisi. Seluruh keterangan perlu dicocokkan agar langkah penyelesaian yang diambil memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar menjadwalkan RDP lanjutan pada Senin pekan depan. Sejumlah instansi akan kembali diundang, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Plt. Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
Pertemuan berikutnya diarahkan untuk memperdalam informasi mengenai status lahan sekaligus melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian. Keterangan dari instansi terkait diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai riwayat tanah dan tahapan administrasi yang telah dilakukan.
“Pembahasan berikutnya akan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan agar dokumen dan riwayat tanah dapat diperiksa secara menyeluruh. Kejelasan status lahan sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat yang menyampaikan klaim. Dengan dasar administrasi dan hukum yang jelas, penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan secara tepat,” tutup Junadi. (adv)









