TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Menanggapi pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (18/11/2025), Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan belanja APBD 2026 pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menjelaskan, pemerintah akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan pajak, optimalisasi aset daerah, dan penertiban wajib pajak.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga meminimalkan kebocoran serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintah sependapat dengan Fraksi PKS terkait pentingnya memperkuat intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah. Digitalisasi pajak dan optimalisasi aset akan menjadi prioritas agar setiap potensi PAD dapat dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan masyarakat pesisir,” ujar Ingkong Ala.
Terkait belanja daerah, pemerintah menegaskan akan memfokuskan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Belanja mandatori di sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama, sementara kegiatan seremonial dan non-esensial akan diminimalkan.
“Penurunan alokasi anggaran tertentu memang terjadi akibat dinamika fiskal, namun kami tetap berkomitmen menjaga belanja infrastruktur dan pelayanan publik, memperhatikan kewenangan daerah, serta prioritas nasional,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pembiayaan daerah, dengan SILPA Rp50 miliar dan penyertaan modal ke PT BPD Kaltimtara Rp20 miliar. Fraksi meminta pemantauan berkala agar penyertaan modal benar-benar berdampak bagi layanan perbankan dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS menekankan perlunya strategi kemandirian fiskal melalui diversifikasi pendapatan, optimalisasi aset, dan penciptaan iklim investasi yang sehat.
“Catatan dan rekomendasi ini disampaikan sebagai dukungan konstruktif agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan visi Gubernur serta arah pembangunan nasional,” kata Ketua Fraksi PKS, H. Ladullah.
Dalam hal pembiayaan daerah, Pemerintah Provinsi menegaskan perencanaan penganggaran APBD 2026 dilakukan lebih akurat, terukur, dan realistis. Penyertaan modal sebesar Rp 120 miliar kepada PT BPD Kaltimtara merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Tujuannya, memperkuat struktur permodalan BPD agar mampu meningkatkan layanan kredit produktif bagi UMKM dan sektor riil, sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
“Pandangan Fraksi PKS sangat kami hargai. Kolaborasi legislatif dan eksekutif akan memastikan APBD 2026 berjalan efisien, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Semua program dan anggaran dirancang agar berpihak pada rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Ingkong Ala. (*/saf)
