TARAKAN, Headlinews.id — Langkah administratif terkait pengalihan aset lahan untuk Polsek Tarakan Tengah sudah dilakukan Pemerintah Kota Tarakan sejak lama. Usulan bangunan yang akan digunakan untuk Kantor Polsek Tarakan Tengah, bekas kantor Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran yang ada di Jalan Halmahera, Kecamatan Tarakan Tengah.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, menegaskan pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan saat ini masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Polsek Tarakan Tengah (yang diusulkan) itu dulunya merupakan kantor Satpol PP yang kemudian dipindahkan penggunaannya menjadi Polsek. Sampai sekarang statusnya masih pinjam pakai ke Pertamina. Tapi lahan itu juga sebenarnya bukan milik Pertamina, melainkan milik Kementerian Keuangan,” ujar Khairul, dikonfirmasi belum lama ini.
Ia menjelaskan pengajuan tersebut bukan baru dilakukan, melainkan sudah beberapa kali disampaikan sejak awal dirinya menjabat sebagai Wali Kota, bahkan sejak awal periode pertamanya hingga tahun 2024 lalu.
Menurutnya, koordinasi terakhir juga sudah dilakukan untuk memperbarui dokumen dan memastikan kebutuhan pengalihan aset tersebut ditindaklanjuti dan tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
“Sejak awal menjabat dulu, kami sudah sampaikan usulan ini. Bahkan kami perbarui lagi tahun lalu agar prosesnya tidak terhenti. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Kementerian. Mungkin karena prosesnya lintas instansi, jadi agak lama,” jelasnya.
Khairul berharap proses administrasi itu bisa segera dipercepat mengingat keberadaan Polsek Tarakan Tengah sangat penting bagi masyarakat. Wilayah tersebut merupakan kawasan padat penduduk dan aktivitas ekonomi, sehingga membutuhkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dan cepat.
“Kalau melihat urgensinya, tentu Polsek Tarakan Tengah harus jadi prioritas. Idealnya kan setiap kecamatan punya satu Polsek. Sekarang wilayah Tarakan Tengah masih digabung dengan Tarakan Barat. Jadi dari sisi pelayanan memang belum maksimal,” katanya.
Selain lahan Polsek, Pemkot Tarakan juga tengah mengajukan permohonan serupa untuk sejumlah bangunan lain yang statusnya masih pinjam pakai dan berada di atas lahan wilayah kerja pertambangan (WKP). Beberapa di antaranya adalah Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Tarakan.
“Semuanya kami ajukan dalam satu paket usulan ke Kementerian Keuangan, karena lahan-lahan itu statusnya sama, masih aset negara. Termasuk kantor Kecamatan Tarakan Tengah, yang juga kami pinjam pakai. Ke Dirjen Kekayaan Negara juga sudah. Tinggal nanti tunggu tindak lanjut. Mudah-mudahan itu kan sesama instansi vertikal misalnya kan lebih gampang gitu,” jelasnya lagi.
Wali kota mengakui, proses administrasi pengalihan aset antarinstansi memang tidak mudah. Namun ia optimistis, dengan komunikasi yang terus dibangun antara Pemkot dan kementerian terkait, penetapan status lahan tersebut bisa segera rampung.
“Kalau memberi itu memang agak sulit, kalau meminta lebih gampang. Tapi kami tetap upayakan dengan jalur formal,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Tarakan bersama Polres Tarakan telah membahas restrukturisasi wilayah hukum kepolisian, termasuk mendorong percepatan pembentukan Polsek Tarakan Tengah dan pengalihan wilayah hukum Polsek Bunyu di bawah Polres Tarakan. DPRD menilai keberadaan Polsek baru di wilayah tengah sangat mendesak karena tingginya mobilitas warga serta kepadatan permukiman.
Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Syaputra Manik, sebelumnya menjelaskan peningkatan status Tarakan Tengah dari Polsubsektor menjadi Polsek penuh telah dikaji oleh tim dari Polda Kalimantan Utara. Pihaknya juga sudah menempatkan tujuh personel untuk melayani masyarakat sambil menunggu kesiapan sarana pendukung.
“Personel sudah kami tempatkan, dan fasilitas dasar sedang disiapkan. Kami juga berkoordinasi dengan Pemkot agar keberadaan Polsek Tarakan Tengah benar-benar bisa mendukung pelayanan keamanan publik,” kata Erwin beberapa waktu lalu. (saf)
