BULUNGAN, Headlinews.id – Pengembangan tambak tradisional di Kalimantan Utara menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara produksi perikanan dan kelestarian lingkungan. Pembukaan lahan dalam skala luas selama bertahun-tahun dinilai turut mengganggu fungsi mangrove sebagai penyangga ekosistem. Perbaikan pola budidaya diperlukan agar kegiatan ekonomi petambak tetap berjalan seiring upaya menjaga lingkungan.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan ialah Associated Mangrove Aquaculture (AMA), yang memadukan kegiatan budidaya dengan pemulihan fungsi ekologis mangrove. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mendukung pendekatan tersebut sebagai upaya memperbaiki pengelolaan tambak tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk (PDS), dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) DKP Kaltara, Hasan Basri, S.Pi., M.Si., mengatakan pihaknya telah terlibat sejak tahap sosialisasi program sekitar dua tahun lalu. Menurutnya, penggabungan rehabilitasi mangrove dengan kegiatan budidaya menjadi pendekatan yang perlu dikembangkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tambak.
“Dengan adanya program revitalisasi, khususnya mangrove yang dikolaborasikan dengan budidaya, itu sangat baik, terutama dalam hal keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Hasan menjelaskan, pembukaan lahan tambak yang terlalu luas dapat mengganggu fungsi mangrove sebagai penyangga lingkungan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengelolaan tambak tradisional, terutama ketika kegiatan budidaya berkembang tanpa diimbangi pemulihan ekosistem.
“Kalau kita melihat tambak-tambak, khususnya tambak tradisional di Kaltara, lingkungan mengalami degradasi karena bukaan lahannya terlalu luas. Mangrove sebagai penyangga lingkungan sedikit terganggu, terutama dalam keseimbangan ekologi,” katanya.
Sejumlah lembaga, termasuk NASWIM, Wetlands, dan RGI, turut mengupayakan pemulihan fungsi ekologis mangrove sekaligus mendukung kegiatan budidaya yang lebih ramah lingkungan. Hasan mengatakan, pendekatan tersebut membutuhkan proses panjang karena pemulihan ekosistem tidak dapat dilakukan secepat pembukaan lahan.
“Dalam melakukan pembukaan lahan itu sebentar, tetapi untuk mengembalikannya membutuhkan proses. Itulah yang diupayakan teman-teman NGO, salah satunya Wetlands, untuk melakukan kegiatan seperti ini,” tuturnya.
Hasan menggambarkan perubahan kawasan tambak berdasarkan pengalamannya selama 28 tahun. Ia menyebut pembukaan lahan yang dahulu berada di kisaran 50 ribu hektare telah berkembang menjadi lebih dari 100 ribu hektare. Perkembangan tersebut, menurutnya, perlu diimbangi pemahaman petambak mengenai hubungan antara kondisi lingkungan dan keberlangsungan kegiatan budidaya.
“Kalau luas lahan kita sekarang, dari hasil verifikasi bersama teman-teman Sultan dan APU, luas efektif budidaya tercatat sekitar 149 ribu hektare. Dulunya sekitar 150 ribu hektare, kemudian diverifikasi ulang dan angkanya berubah setelah dilakukan pendataan kembali,” kata Hasan.
Perubahan pola budidaya tidak mudah dilakukan, terutama bagi petambak yang telah bertahun-tahun menjalankan cara konvensional. Pendampingan diperlukan agar pemahaman mengenai fungsi mangrove dan keseimbangan ekosistem dapat tumbuh seiring kegiatan usaha tambak.
“Mengubah pola pikir itu tidak gampang. Kita harus betul-betul memberikan pemahaman karena ini melibatkan banyak kegiatan. Ruang berpikir dan wawasan mereka kita buka pelan-pelan supaya mereka paham mengapa lingkungan harus dijaga,” jelasnya.
Hasan menilai produk budidaya tradisional Kaltara masih memiliki daya saing dari sisi kualitas. Ia mengakui jumlah produksi daerah belum menyamai sejumlah wilayah lain, seperti Riau. Namun, produk yang mengandalkan pakan alami dinilai memiliki peluang pasar tersendiri.
“Dari segi kuantitas atau jumlahnya, kita kalah sama daerah lain seperti Riau dan sebagainya. Tetapi dari segi kualitas, kita masih yang terbaik karena alami. Pakan-pakan alami yang tren saat ini memiliki pangsa pasar tersendiri,” ungkapnya.
Hasan menambahkan, Desa Liagu, Kabupaten Bulungan, menjadi salah satu lokasi percontohan yang berpeluang dikembangkan. Dukungan pemerintah desa terhadap sejumlah kelompok pembudidaya di wilayah tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk memperluas pembelajaran mengenai pola budidaya yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan.
“Alhamdulillah, daerah Liagu ini sudah beberapa kelompok didukung oleh pemerintah desa. Ini artinya pilot project yang perlu dikembangkan ke depan,” pungkasnya. (saf)
