TARAKAN, Headlinews.id – Peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Tarakan telah resmi dilaksanakan. Tahapan berikutnya kini difokuskan pada persiapan struktur pengurus dan penentuan personel yang akan terlibat dalam koperasi, sambil menunggu kesiapan fisik bangunan.
Komandan Kodim 0907/Tarakan Letkol Inf Syaiful Arif menjelaskan proses pelaksanaan program nasional tersebut akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan arahan pimpinan. Ia menegaskan, TNI dalam hal ini berperan mendukung dan mengawasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
“Siapa pun yang akan memimpin koperasi, yang penting sesuai dengan aturan. Kami tidak akan berani mengutak-atik perintah dari pimpinan. Kalau perintahnya A, kami kerja sama. Kalau perintahnya B, kami juga kerja sama,” ujar Syaiful, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, konsep pengelolaan Koperasi Merah Putih masih dalam tahap pembahasan. Dalam pelaksanaannya nanti, TNI hanya akan berperan dalam pendampingan dan pengawasan bersama pengurus koperasi.
“Kita hanya mendorong dan mengawasi. Jadi bukan pelaksana utama, melainkan membantu agar program ini berjalan baik,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kodim 0907/Tarakan berencana menugaskan personel untuk memperkuat satuan tugas (Satgas) dan personel bantuan kendali operasi (BKO) di koperasi tersebut.
“Kami rencanakan ada dua personel untuk Satgas dan satu untuk BKO. Nama-namanya sudah kami setorkan, tinggal menunggu instruksi teknis dari pimpinan,” ungkapnya.
Menurutnya, TNI berkomitmen menyukseskan program strategis nasional ini sebagai bagian dari dukungan terhadap pemerintah pusat dan daerah.
“Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana program ini bisa sukses. Karena ini program pemerintah pusat, tentu harus sinergi dengan pemerintah daerah dan dinas yang membidangi koperasi,” ucapnya.
Terkait jumlah personel, Syaiful mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari komando atas. Jika satu kelurahan membutuhkan sekitar tiga personel, maka secara keseluruhan akan ada sekitar 60 personel yang dilibatkan di 20 kelurahan.
“Itu masih kami pertimbangkan karena tugas ini di luar tugas pokok. Jadi kami masih menunggu aturan jelas dari pimpinan seperti apa mekanismenya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan keterlibatan TNI bersifat terbatas pada pengawasan dan pendampingan, bukan sebagai pelaksana fisik pembangunan.
“Kalau pembangunan, itu bukan TNI. Kita hanya bantu mengawasi. Pengerjaannya nanti tentu menggunakan tenaga ahli. Kalau pun ada anggota yang ditugaskan, sifatnya membantu saja,” tuturnya.
Syaiful memastikan seluruh kegiatan menunggu instruksi resmi selanjutnya, termasuk terkait anggaran pelaksanaan.
“Kami masih menunggu perintah lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada arahan baru, termasuk soal anggarannya,” pungkasnya. (*)
