TARAKAN,Headlinews.id – Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Herman Hamid menyayangkan tidak hadirnya Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Gozali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (8/4/2025).
RDP yang seharusnya membahas polemik PDAM Tirta Alam Tarakan mengalami kerugian Rp202 miliar yang digulirkan Biro Perekonomian Pemprov Kaltara tersebut, akhirnya tidak berjalan dengan baik.
Politisi Demokrat itu menilai jika Kabiro Perekonomian hadir dalam RDP, maka dipastikan akan memahami situasi keuangan di perusahaan air minum plat merah tersebut. Terlebih lagi, ada paparan dari Direktur Utama PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Iwan Setiawan.
Herman mengungkapkan, dari paparan yang disampaikan, keuangan PDAM Tirta Alam Kota Tarakan sangat sehat. Begitu juga pelayanan air bersih yang diberikan kepada masyarakat.
“Makanya kami mengundang Kabiro Perekonomian Pak Muhammad Gozali. Niat kami sebagai lembaga DPRD, dengan RDP harusnya persoalan ini sudah clear. Karena kami beranggapan ini hanya miskomunikasi,” katanya.
Meskipun tidak hadir, kata Herman Kabiro Perekonomian mengirimkan surat bahwa tetap pada pendiriannya, PDAM rugi Rp 202 miliar.
“Seandainya beliau (Kabiro Perekonomian) hadir mendengarkan secara utuh pemaparan PDAM, Insyak Allah clear sebenarnya,” bebernya.
Herman berharap antara Pemprov Kaltara dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan serta kabupaten lainnya, bisa bersinergi. Perlu dipahami bersama kondisi sekarang dengan efisiensi anggaran, Pemprov dengan Pemkot harus bersinergi dan berpikir bersama untuk masyarakat.
“Karena harus kita pahami, Tarakan ini paling padat penduduknya dan barometer Kaltara. Sehingga sangat butuh kesejukan hati pemerintah provinsi yang menjadi perwakilan pemerintah pusat, bisa membantu Kota Tarakan karena tantangannya kedepan lebih berat,” ujarnya.
Ditambah lagi setiap bulan PDAM Tirta Alam Kota Tarakan membayar retribusi air permukaan ke Pemprov Kaltara sebesar Rp 40 juta.
“Makanya perlu Pemprov Kaltara membantu bagaimana supaya, PDAM juga bisa menyetorkan PAD (Pendapat Asli Daerah) bagi Kaltara,”
Politisi Partai Demokrat ini mengungkap, ada 2 rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP. Pertama, pihaknya akan berkunjung ke Biro Perekonomian untuk mempertanyakan polemik tersebut. Kedua meminta DPRD Provinsi agar menfasilitasi pertemuan dengan Kabiro Perekonomian.
“Tujuannya untuk membicarakan bersama persoalan ekonomi lainnya yang bisa dikerjasamakan, demi kemajuan Kota Tarakan. Apalagi ini kan momen Pilkada sudah selesai, mari kita kembali bersatu bersama-sama membangun Kota Tarakan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam surat yang dilayangkan Kabiro Perekonomian Pemprov Kaltara menyampaikan permohonan maafnya tidak bisa menghadiri kegiatan dimaksud.
Surat ini menindaklanjuti undangan Ketua DPRD Kota Tarakan Nomor 005/14/DPRD /2025 yang dikirimkan 27 Maret 2025 lalu.
Surat dengan Nomor 500.2.2.4/0818/B. Eko/Gub, Perihal PDAM Tirta Alam Kota Tarakan tertanggal 10 Maret 2025 tersebut ditujukan kepada Walikota Tarakan. Kemudian ditembuskan ke Ketua DPRD Kota Tarakan.
Tertulis dalam sudat tersebut, berdasarkan sumber data dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara, tentang laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Tahun Buku 2023 Nomor PE.09.03/LHP-181/PW34/4/2024, tanggal 19 Juni 2024.
“Pada Lampiran Nomor 1-1/3 dalam Neraca tahun 2023 Laba ditahan (Saldo Akhir Tahun Lalu) tertulis Minus sebesar Rp202.479.064.256. Dengan Laba/(Rugi) Periode Berjalan tahun buku 2023 tertulis minus sebesar Rp17.458.897.466. Terlampir laporan keuangannya,” demikian bunyi surat tersebut pada point pertama.
Selanjutnya di poin kedua, disebutkan dalam surat Gubernur dimaksud menyampaikan untuk menjadi perhatian dan tindaklanjut Walikota Tarakan agar kerugian dari PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Provinsi Kaltara tidak berkelanjutan tiap tahunnya.
“Berdasarkan data laporan yang ada sejak tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2023, setiap tahunnya mengalami kerugian berdasarkan dokumen dan rekapitulasi sebagaimana terlampir,” bunyi surat tersebut lagi, ditandatangani Kepala Biro Perekonomian Muhammad Gozali. (*)
