TARAKAN, Headlinews.id – Prosedur penanganan keadaan darurat di Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga Tarakan akan diperkuat melalui penyusunan prosedur tetap (protap) bersama antara Pemerintah Kota Tarakan dan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kerja sama untuk mempercepat respons, menyatukan pola penanganan, serta memperjelas peran setiap pihak ketika terjadi insiden, terutama kebakaran.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., bersama Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan Hario Somapangestu di Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga, kawasan Lingkas Ujung, Tarakan, Selasa (4/8/2026).
Khairul mengatakan koordinasi antara Pemkot Tarakan dan Pertamina terkait penanganan keadaan darurat sebenarnya telah berjalan selama ini. Namun, koordinasi tersebut perlu diperkuat melalui kesepakatan tertulis agar mekanisme penanganan di lapangan memiliki acuan yang sama.
“Secara tidak formal sebenarnya sudah jalan selama ini. Tugas kami juga, kalau ada kejadian darurat, apakah itu di masyarakat maupun di institusi selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Selama ini sudah berjalan,” ujar Khairul.
Menurutnya, MoU tersebut diperlukan untuk menyinkronkan langkah antar pihak, termasuk dalam penyusunan protap bersama dan pelaksanaan simulasi. Dengan adanya persiapan tersebut, setiap unsur yang terlibat diharapkan memahami peran masing-masing ketika terjadi keadaan darurat.
“MoU ini dalam rangka lebih menyinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerja sama simulasi-simulasi untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah. Supaya kalau ada pergerakan, semua sudah tahu apa tugas dan fungsinya masing-masing,” katanya.
Khairul menjelaskan, simulasi lapangan menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan karena kondisi darurat membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang jelas. Tanpa latihan bersama, perbedaan pola kerja antar pihak dapat menyebabkan hambatan ketika penanganan dilakukan.
“Sering kali kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, pada saat ada kejadian beneran itu penanganannya jadi lambat. Bahkan mungkin sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak baru penanganan terjadi karena di lapangan saling semuanya bergerak sendiri-sendiri, akhirnya saling menghambat,” ucapnya.
Ia menegaskan, melalui kerja sama tersebut posisi dan peran masing-masing pihak akan lebih jelas ketika terjadi kondisi darurat. Menurutnya, penanganan tidak hanya membutuhkan kesiapan satu instansi, tetapi juga koordinasi seluruh unsur yang berkaitan.
“Kalau sudah ada kerja sama seperti ini, nanti semua sudah tahu apa tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.
Khairul menyebut kondisi yang paling diantisipasi di kawasan Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga Tarakan adalah kebakaran. Sementara potensi banjir juga tetap menjadi bagian dari langkah antisipasi meski menurutnya kawasan tersebut relatif belum pernah mengalami kondisi tersebut.
“Yang ini yang lebih utama sebenarnya di sini kebakaran. Yang paling rawan kalau minyak ini kan kebakaran. Kalau banjir mungkin juga perlu diantisipasi, tetapi saya kira di sini relatif belum pernah banjir,” jelasnya.
Selain Pemkot Tarakan dan Pertamina, Khairul mengatakan penanganan keadaan darurat juga perlu melibatkan stakeholder lain. Menurutnya, simulasi bersama diperlukan agar pengaturan di lapangan dapat dilakukan dengan pola yang sama ketika terjadi insiden.
“Nanti kalau sudah ada MoU-MoU mungkin ada simulasi bersama semua stakeholder supaya penataan dan pengaturan pada saat kalau ada kejadian kita sudah siap. Kita tidak minta-minta terjadi, tetapi namanya mitigasi bencana itu mempersiapkan segala sesuatunya,” katanya.
Ia mencontohkan, keterlibatan kepolisian maupun pihak lain dapat menjadi bagian dari penguatan koordinasi saat terjadi keadaan darurat, terutama dalam pengaturan situasi di sekitar lokasi kejadian.
Khairul juga menyebut Pemkot Tarakan telah menjalin sejumlah kerja sama dengan pihak lain dalam berbagai bidang, seperti kehutanan, perbankan, dan kebandarudaraan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan bersama.
“Yang seperti ini kita dengan Kehutanan ada, perbankan ada, bandara juga ada. Banyak kerja sama kita,” katanya.
Khairul menambahkan, penanganan keadaan darurat tidak hanya dilakukan ketika insiden terjadi, tetapi perlu dipersiapkan sejak awal melalui mitigasi. Menurutnya, kesiapan prosedur dan koordinasi antar pihak menjadi bagian penting dalam menghadapi kemungkinan terburuk.
“Ini yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan kondisi terburuk. Saya kira itu harus disepakati,” pungkasnya. (saf)
