TARAKAN, Headlinews.id – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tarakan tercatat berada di kisaran 5 persen dari total angkatan kerja atau sekitar 6.000 orang. Namun, jumlah pencari kerja yang terdaftar setiap tahun jauh lebih kecil, yakni hanya sekitar 1.500 orang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, Agus Sutanto mengatakan data pencari kerja tersebut berasal dari masyarakat yang mengurus kartu kuning sebagai syarat administrasi melamar pekerjaan.
“Setiap tahun kurang lebih sekitar 1.500 pencari kerja yang terdaftar. Itu yang tercatat melalui kartu kuning,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga Maret tahun berjalan, jumlah pencari kerja yang tercatat sudah mencapai sekitar 491 orang. Jika mengacu pada tren tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut diperkirakan akan tetap berada di kisaran yang sama hingga akhir tahun.
“Kalau diproyeksikan, jumlahnya tetap di sekitar 1.500 sampai 1.600 orang per tahun. Jadi relatif stabil, tidak ada lonjakan signifikan,” jelasnya.
Dari sisi pendidikan, mayoritas pencari kerja di Tarakan didominasi lulusan SMA dan SMK. Kelompok ini secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam data pencari kerja setiap tahunnya.
“Rata-rata memang lulusan SMA dan SMK yang paling banyak mencari kerja,” katanya.
Meski angka pengangguran mencapai sekitar 6.000 orang, Agus menegaskan tidak seluruhnya tercermin dalam data pencari kerja. Ia menyebut terdapat kesenjangan antara jumlah penganggur dan pencari kerja formal.
“Tidak semua penganggur itu terdaftar sebagai pencari kerja. Ada yang tidak mengurus kartu kuning, ada juga yang memang tidak mencari kerja di sektor formal,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan data pencari kerja formal belum sepenuhnya mencerminkan jumlah pengangguran yang ada di lapangan.
Menurutnya, sebagian masyarakat memilih bekerja di sektor informal atau menjalankan usaha mandiri, sehingga tidak masuk dalam statistik pencari kerja resmi.
“Ada yang memilih usaha sendiri, masuk sektor informal, atau bekerja di bidang ekonomi kreatif. Itu juga bagian dari aktivitas kerja, meskipun tidak tercatat sebagai pencari kerja formal,” jelasnya.
Ia menilai perkembangan sektor informal dan ekonomi kreatif menjadi salah satu faktor yang membantu menekan angka pengangguran, terutama di kalangan usia muda.
“Sekarang peluang kerja lebih luas. Ada yang jadi konten kreator, jualan online, desain grafis, dan lain-lain. Itu semua termasuk bentuk pekerjaan,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah sebenarnya memiliki program fasilitasi penempatan kerja, seperti job fair. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Job fair itu memang bagian dari tugas kami, tetapi tahun ini belum ada anggaran, sehingga fasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan masih terbatas,” ujar Agus.
Ia menegaskan, penanganan pengangguran tidak bisa hanya bergantung pada satu instansi, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru.
“Ini bukan hanya tugas dinas tenaga kerja. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk bagaimana menarik investasi agar peluang kerja terus bertambah,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan program formal, peran sektor informal dan ekonomi kreatif dinilai semakin penting dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi kelompok yang tidak terserap di sektor formal.
“Kondisinya sekarang memang seperti itu. Tidak semua masuk sektor formal, tetapi tetap bekerja di sektor lain. Yang penting aktivitas ekonomi tetap berjalan dan bisa menekan angka pengangguran,” pungkasnya. (saf)
