TARAKAN, Headlinews.id— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Wakil Gubernur, Ingkong Ala, SE., M.Si, menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltara yang digelar Selasa (18/11/2025).
Tanggapan ini disampaikan menyusul sejumlah rekomendasi strategis yang diajukan fraksi tersebut, mulai dari belanja modal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga digitalisasi layanan publik.
Wakil Gubernur mengawali tanggapan dengan mengapresiasi perhatian dan masukan Fraksi Golkar.
“Kami menyampaikan terima kasih atas rekomendasi dan catatan konstruktif yang disampaikan. Masukan ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan Fraksi Golkar terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD 2026 Fraksi ini menyoroti porsi belanja modal yang masih rendah, yaitu sekitar 3,26 persen dari total belanja daerah, sementara belanja operasi mendominasi anggaran.
“Porsi belanja modal saat ini terlalu kecil jika dibandingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Kami meminta realokasi minimal Rp80–90 miliar dari belanja operasi untuk menambah belanja modal,” kata Adi Nata Kesuma, anggota Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya program padat karya berbasis desa, UMKM, dan sektor pangan untuk memacu ekonomi rakyat. Selain itu, mereka mendorong digitalisasi layanan pemerintahan sebagai prioritas untuk menekan kebocoran PAD dan memperluas basis pajak.
Terkait belanja modal, Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan pemerintah berkomitmen meninjau ulang alokasi anggaran agar sesuai dengan rekomendasi Fraksi Golkar.
Saran Fraksi Golkar realokasi sekitar Rp 80–90 miliar dari belanja operasi ke belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur strategis dan pelayanan publik di wilayah perbatasan. Ditanggapi Pemerintah, penyesuaian ini akan dilakukan secara cermat dan terukur, agar tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib dasar bagi masyarakat.
“Kami memastikan peningkatan belanja modal tetap memperhatikan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital,” katanya.
Dalam menanggapi saran terkait program padat karya berbasis desa dan sektor pangan, Wakil Gubernur menekankan bahwa program ini menjadi prioritas pemerintah.
Program akan difokuskan di wilayah perbatasan dan desa-desa dengan potensi ekonomi tinggi, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberdayakan UMKM,” jelasnya.
Digitalisasi layanan publik dan sistem perpajakan juga menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem digitalisasi untuk layanan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Selain itu bertujuan untuk memperluas basis PAD, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Wakil Gubernur menambahkan, digitalisasi juga akan mendukung efisiensi birokrasi dan percepatan pelayanan publik secara keseluruhan.
Selain itu, pemerintah menanggapi saran Fraksi Golkar terkait pengelolaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Semua SILPA akan diarahkan untuk program yang bersifat produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk program padat karya, pembangunan infrastruktur di desa dan wilayah perbatasan, serta kegiatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.
Wakil Gubernur juga menekankan komitmen pemerintah terhadap optimalisasi pendapatan daerah dan diversifikasi sumber PAD.
Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan DPRD, termasuk Fraksi Golkar, serta lembaga pusat terkait untuk memperjuangkan alokasi dana dari APBN yang lebih memadai.
“Peningkatan PAD melalui digitalisasi, optimalisasi aset daerah, dan inovasi layanan pajak menjadi agenda strategis kami untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat,” tambahnya.
Pemerintah berharap dukungan DPRD, khususnya Fraksi Golkar, tetap berlanjut agar semua program dan kebijakan anggaran dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mengajak DPRD untuk terus bersama-sama memastikan APBD 2026 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat PAD, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” ajak Wakil Gubernur. (*/saf)
