TARAKAN, Headlinews.id – Hasil pengawasan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan belum menemukan kandungan logam berat yang mendekati maupun melebihi ambang batas pada hasil perikanan asal Kalimantan Utara.
Temuan tersebut diperoleh dari pengujian terhadap ratusan sampel sebagai bagian dari pengawasan keamanan pangan untuk memastikan produk perikanan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat.
Kepala BPPMHKP Tarakan, Piyan Gustaffiana, S.St.Pi., M.Si., M.H., mengatakan sepanjang 2025 pihaknya menguji 141 sampel hasil kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2026, jumlah sampel yang telah diuji mencapai 76 sampel.
Sebagian besar sampel berasal dari Unit Pengolahan Ikan (UPI), selain pengambilan contoh di pasar tradisional melalui kegiatan monitoring dan surveilen.
“Kalau melihat dari data yang kita dapat, belum ada sampel yang teridentifikasi atau terdeteksi berada di atas ambang batas terkait logam berat, seperti kadmium (Cd), merkuri (Hg), maupun timbal (Pb),” katanya, Jumat (31/7/2026).
Pengambilan sampel dilakukan secara berkala untuk memastikan produk perikanan memenuhi standar keamanan pangan. Selain menyasar UPI, pengawasan juga dilakukan di pasar tradisional maupun pasar modern sesuai kebutuhan monitoring dan surveilen.
“Pengambilan sampel itu dilakukan dalam kegiatan monitoring dan surveilen. Target utama kami memang di Unit Pengolahan Ikan, selain itu juga dilakukan di pasar tradisional maupun pasar modern sesuai kebutuhan pengawasan,” ujarnya.
Ia menjelaskan laboratorium BPPMHKP Tarakan yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) memiliki ruang lingkup pengujian mikrobiologi dan sensori atau organoleptik. Parameter mikrobiologi yang dapat diuji meliputi Angka Lempeng Total (ALT) dan Escherichia coli.
Sementara pengujian logam berat, residu antibiotik, formalin, maupun parameter lainnya dilakukan melalui laboratorium mitra yang telah memiliki perjanjian kerja sama.
“Logam berat memang belum masuk ruang lingkup laboratorium kami. Namun, itu tetap menjadi target pengujian. Ketika ada kebutuhan, pengujiannya dilakukan bekerja sama dengan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk parameter tersebut,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan, BPPMHKP pernah menemukan komoditas udang beku yang tidak memenuhi baku mutu keamanan pangan. Temuan aja langsung ditindaklanjuti melalui pengujian ulang dan investigasi untuk mengetahui penyebabnya sebelum dilakukan langkah perbaikan.
“Misalnya ada bahan baku yang ternyata di atas ambang batas. Kita lakukan investigasi. Bisa jadi unit pengolahannya sudah bagus, sanitasi hygiene-nya terjaga, SDM-nya baik, tetapi penanganan bahan bakunya di hulunya yang kurang baik. Itu yang kita telusuri sehingga bisa dilakukan perbaikan,” tutur Piyan.
Menurutnya, pengawasan mutu hasil perikanan lebih mengedepankan pembinaan agar pelaku usaha mampu memperbaiki sistem pengendalian keamanan pangan dibanding mengutamakan pemberian sanksi.
“Kalau di kami, kegiatan pengawasan dan pengendalian ini tidak lebih ke sanksi hukum. Yang dilakukan adalah memperbaiki sistemnya. Kira-kira kurangnya di mana, lalu bagaimana potensi bahaya itu bisa dikendalikan, itu yang kami sampaikan kepada pelaku usaha,” ucapnya.
Selain memastikan keamanan pangan, hasil pengujian laboratorium juga dimanfaatkan sebagai pendeteksi dini terhadap kemungkinan adanya cemaran bakteri patogen, residu antibiotik, maupun logam berat pada hasil perikanan.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Piyan menambahkan BPPMHKP bersama BPOM terus melakukan monitoring dan surveilen terhadap produk perikanan yang beredar di pasar domestik. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, tindak lanjut akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang.
“Masyarakat juga perlu cermat memilih produk perikanan yang memenuhi kriteria mutu dan aman dikonsumsi. Apabila memerlukan informasi mengenai keamanan mutu hasil perikanan, Badan Mutu siap memberikan pendampingan,” pungkasnya. (saf)
