TARAKAN, Headlinews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memantapkan langkah dalam menanggulangi permasalahan sampah, khususnya sampah plastik yang hingga kini menjadi persoalan utama di berbagai daerah.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., mengatakan penyusunan Pergub tersebut masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Aturan itu nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten dan kota dalam mengelola sampah, terutama plastik, secara mandiri dan berkelanjutan.
“Target kami jangka menengah, sekitar tahun 2026. Pola yang kita terapkan ialah melalui pembinaan dan pelatihan kepada kabupaten dan kota. Untuk Tarakan, misalnya, kita berperan dalam fungsi pembinaan, karena mereka telah memiliki lokasi dan sistem pengelolaan sendiri,” jelas Bustan.
Lebih lanjut, Bustan menjelaskan arah kebijakan pengelolaan sampah di Kaltara juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Melalui peraturan tersebut, pemerintah pusat mendorong pemanfaatan teknologi insinerator limbah-ke-energi untuk mengubah sampah menjadi sumber listrik.
“Dari Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya kita mau disiapkan insinerator berkapasitas besar, hingga seribu ton per hari. Tetapi kita kan tidak bisa penuhi sampah sampai seribu ton sehari. Sementara di Kaltara, kita sudah memiliki insinerator dengan kapasitas lebih kecil, ya ini sebagai tahap awal dulu lah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi solusi dalam mendukung target nasional Net Zero Emission 2060 serta memperkuat kemandirian energi di daerah.
Pihaknya pun juga telah memetakan sumber permasalahan sampah di setiap kabupaten dan kota, termasuk di Bulungan dan Tarakan untuk memastikan program ini berjalan efektif.
Selain membangun infrastruktur dan sistem pengelolaan, Pemprov Kaltara juga menyiapkan regulasi pendukung yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam pengolahan sampah.
Pergub yang tengah disusun akan memuat kewajiban bagi setiap pihak untuk mengelola sampah plastik menjadi ekobrik, yaitu bata ramah lingkungan berbahan dasar plastik yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konstruksi sederhana.
“Inti dari pergub nanti adalah mewajibkan pengelolaan sampah plastik menjadi ekobrik. Dari situ, masyarakat bisa memperoleh nilai ekonomi. Misalnya, satu kilogram plastik dapat dihargai hingga Rp10.000. Jadi, sampah bukan lagi beban, melainkan sumber penghasilan,” terang Bustan.
Ia menambahkan, konsep ini juga akan mendorong terciptanya ekonomi sirkuler, yakni sampah tidak hanya dilihat dari sisi lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi.
“Kita ingin masyarakat melihat sampah sebagai potensi. Selain menjaga lingkungan dan kesehatan, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari daur ulang,” lanjutnya.
Sementara itu, Kota Tarakan kini tengah mempersiapkan langkah konkret untuk menekan volume sampah melalui penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi timbunan sampah di tingkat sumber.
Dalam proses ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara turut memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Kota Tarakan.
DLH juga memastikan agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan terintegrasi dengan rencana besar pengelolaan sampah provinsi.
“Kami berperan dalam koordinasi, edukasi, serta pelatihan agar kabupaten dan kota siap menjalankan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nanti, setelah Pergub disahkan, akan dilakukan sosialisasi dan penerapan bertahap di seluruh daerah,” tambah Bustan.
Ia berharap ke depan, keterlibatan sektor swasta juga dapat semakin besar, baik dalam mendukung pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik maupun dalam mengembangkan model bisnis berbasis lingkungan.
“Kalau perusahaan ikut berperan, masyarakat akan lebih terbantu, dan sampah bisa benar-benar menjadi bahan yang bernilai guna,” tutupnya. (saf)
