NUNUKAN, Headlinews.id – Berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Pemerataan infrastruktur, pelayanan dasar, serta akses ekonomi turut menentukan kemampuan wilayah perbatasan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, mengatakan, kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan negara.
“Kalau kita berbicara tentang penguatan wilayah perbatasan, tentu harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar juga harus menjadi perhatian, supaya warga di kawasan terdepan Indonesia bisa hidup lebih sejahtera,” kata Arpiah, saat mengisi Podcast IKAL Lemhannas yang membahas peran wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan Indonesia beberapa waktu lalu.
Menurut Arpiah, pembangunan di wilayah perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Warga perbatasan itu merupakan bagian penting dari kekuatan negara. Kalau masyarakatnya sejahtera, kemudian memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang baik, ketahanan wilayah juga akan semakin kuat,” ujar Arpiah.
Arpiah menilai, kondisi masyarakat di wilayah perbatasan turut memengaruhi ketahanan nasional. Akses pendidikan, infrastruktur yang memadai, dan pertumbuhan ekonomi diperlukan agar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh kesempatan berkembang.
“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat perbatasan yang merasa tertinggal atau terabaikan. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang menjawab kebutuhan warga,” katanya.
Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik geografis yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Pembangunan kawasan perbatasan juga membutuhkan dukungan kebijakan yang menjangkau kebutuhan dasar masyarakat. Pemerataan layanan publik dan penguatan ekonomi lokal diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke pelosok Kabupaten Nunukan.
“Pembangunan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Supaya, kesejahteraan warga meningkat, rasa memiliki terhadap negara semakin kuat, dan ketahanan nasional dapat terus terjaga,” tutup Arpiah. (*)
