MAKASSAR, Headlinews.id– Dalam kunjungan kerja ke Makassar, DPRD Nunukan meninjau mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Makassar, guna meningkatkan efektivitas penyusunan program kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah mereka.
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, ST, didampingi anggota DPRD Adama, Muhammad Mansur, dan Hj. Nadia. Rombongan disambut perwakilan Sekretariat DPRD Kota Makassar serta sejumlah anggota legislatif setempat.
Arpiah mengatakan, kunjungan ini merupakan langkah penting untuk memahami sistem pengumpulan, verifikasi, dan penyaluran pokir secara sistematis, mulai dari reses di daerah pemilihan, forum konsultasi publik, hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami meninjau langsung bagaimana DPRD Makassar mengelola aspirasi masyarakat agar tersalurkan ke perencanaan pembangunan secara tepat dan terukur. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk diterapkan di Nunukan,” kata Arpiah.
Selain itu, DPRD Nunukan mempelajari sinkronisasi pokir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diterapkan di Makassar. Sistem ini diakui membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas proses legislasi, sekaligus menjembatani aspirasi warga ke dalam kebijakan pembangunan.
Selama kunjungan, anggota DPRD Nunukan juga menanyakan mekanisme penggunaan aplikasi digital dalam penginputan pokir dan bagaimana sistem itu tersinkronisasi dengan perangkat daerah. Pihak DPRD Makassar menjelaskan digitalisasi membantu mempercepat validasi, pelaporan, dan monitoring pembangunan, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi program.
Arpiah menegaskan, DPRD Nunukan akan menyesuaikan sistem yang dipelajari dengan kondisi daerahnya.
“Yang terpenting, setiap pokir yang kami terima benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, aspirasi warga dapat tersalurkan dengan lebih efektif,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, ia menambahkan, kunjungan ini juga membuka peluang bagi DPRD Nunukan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pelajaran dari Makassar menjadi panduan bagi kami agar setiap program dan kebijakan DPRD dapat tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Arpiah.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Nunukan berharap dapat menerapkan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)
