TIMUR TENGAH UTARA, Headlinews.id – Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pada Rabu (2/10/2024). Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ketujuh PLBN tersebut mencapai Rp1,3 triliun.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya perbatasan sebagai beranda depan negara yang mencerminkan wajah Indonesia.
“Wajah bangsa kita terlihat di sini, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah kita bangun. Pos-pos ini merupakan representasi dari kemajuan negara dan bangsa kita,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa sepuluh tahun lalu ia telah menginstruksikan pembangunan pos lintas batas negara sebagai bagian dari upaya untuk meratakan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan. Selain sebagai simbol kemajuan, PLBN juga berfungsi sebagai buffer zone dalam menjaga pertahanan negara.
Lebih jauh, Jokowi menambahkan bahwa PLBN tidak hanya berperan dalam aspek keamanan, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan titik-titik ekonomi baru di kawasan perbatasan. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, pemerintah telah membangun 15 PLBN, dengan tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, dan delapan PLBN lainnya pada periode 2020-2024.
Pada kesempatan ini, Presiden meresmikan tujuh PLBN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Berikut rincian PLBN yang diresmikan:
- PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dengan anggaran Rp128 miliar.
- PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan anggaran Rp145 miliar.
- PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan anggaran Rp224 miliar.
- PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan anggaran Rp248 miliar.
- PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan anggaran Rp210 miliar.
- PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dengan anggaran Rp243 miliar.
- PLBN Yetekun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dengan anggaran Rp127 miliar.
Presiden berharap keberadaan PLBN Terpadu ini dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan, memperkuat keamanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Selain itu, PLBN diharapkan mampu meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan masyarakat perbatasan terhadap Indonesia.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu ini saya resmikan,” kata Presiden Jokowi menutup sambutannya. (*)
