MALINAU, Headlinews.id – Musyawarah Daerah (Musda) ke-II Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Malinau 2025 menjadi forum strategis untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya, merumuskan langkah baru, dan menetapkan rencana jangka menengah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini digelar Jumat (19/09/2025) pagi di ruang pertemuan Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H.
Sekda Ernes menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda dan menekankan pentingnya peran Dharma Wanita dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia mendorong para pengurus dan anggota untuk lebih percaya diri serta yakin dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
“Tujuan Musda ini adalah mengevaluasi program kerja, memperkuat fungsi organisasi sebagai mitra pemerintah, meningkatkan kepedulian sosial, serta menyusun dan menetapkan program kerja jangka menengah. Semua ini untuk mendukung peran perempuan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda Ernes.
Ia menambahkan, Dharma Wanita Kabupaten Malinau dapat terus berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga.
Menurutnya, Musda menjadi momen penting untuk menyelaraskan program kerja DWP dengan prioritas pembangunan daerah agar hasilnya lebih optimal.
Sekda juga menekankan agar setiap program DWP dilaksanakan dengan inovatif dan berkelanjutan, sehingga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga dan perempuan di Kabupaten Malinau.
“Kami berharap setiap kegiatan DWP tidak hanya formalitas, tetapi mampu menciptakan dampak nyata, baik bagi pengurus, anggota, maupun masyarakat luas. Sinergi antara DWP dan pemerintah daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan hasil yang maksimal,” tambah Sekda Ernes.
Musda ke-II ini diharapkan menjadi forum koordinasi yang memperkuat peran DWP sebagai mitra pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya program-program yang profesional dan berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. (*)
